Analisis diktum poin kedua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah

Ramadan, Dadan (2023) Analisis diktum poin kedua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (997kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy

Abstract

Pembaharuan hukum UU KPK No 30/2002 menjadi UU No 19/2019 berimplikasi terhadap kedudukan KPK yang dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Di satu sisi keberadaan KPK yang diamanahi wewenang luar biasa bahkan sampai disebut lembaga super body dianggap belum jelas kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan oleh karena itu dikhawatirkan dalam menjalankan tugasnya KPK berlaku sewenang-wenang, tetapi di sisi lain muncul asumsi yang menyatakan bahwa dengan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif akan mengganggu terhadap independesi KPK dalam menangani kasus korupsi. Polemik tersebut menimbulkan pro dan kontra, bahkan sampai diajukan permohonan judicial review yang kemudian diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tertanggal 4 Mei 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kedudukan KPK Pasca putusan MK No 70/PUU-XVII/2019; 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan putusan; 3) Pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap kedudukan KPK dan Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK No 70/PUU-XVII/2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya: teori lembaga negara, teori kekuasaan kehakiman, teori hierarki norma hukum, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, dan teori kemaslahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-Normatif, yaitu sebuah pendekatan yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Sedangkan sumber data diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Adapun teknik analisis data adalah dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: 1) bahwa berdasarkan Putusan MK No 70/PUU-XVII/2019, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaaan Eksekutif yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 2) Pertimbangan hukum Hakim menyatakan demikian adalah dengan memperhatikan putusan-putusan MK sebelumnya dan dengan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif tidak menyebabkan pelaksanaan Tupoksi KPK menjadi terganggu independensinya karena KPK bertanggung jawab kepada Publik bukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif, in casu Presiden. 3) Dalam tinjauan Siyasah Qadhaiyyah KPK memiliki kesamaan dengan lembaga al-Syurthah yang kedudukannya berada di bawah kekuasaan Khalifah, adapun mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut para Qadhi telah mendahulukan keadilan, kemaslahatan, juga menjunjung tinggi prinsip dan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item