Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana manipulasi sertifikat vaksin dihubungkan dengan pasal 35 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rifki, Mohammad (2023) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana manipulasi sertifikat vaksin dihubungkan dengan pasal 35 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (440kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8-daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | Request a copy

Abstract

Manipulasi sertifikat vaksin Covid-19 merupakan tindak pidana jenis illegal authority, menerbitkan sertifikat vaksin di luar ketentuan prosedur dan jadwal program vaksinasi. Polda Jabar sendiri berhasil membongkar 4 kasus tidak pidana manipulasi sertifikat vaksin covid-19. kedudukan tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin covid-19 diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang memuat ketentuan hukum tindak pidana manipulasi yang dapat diakses secara digital di Indonesia. pertanggungjawaban Pidana atas tindak pidana ini diperlukan demi memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi tindak pidana serupa mengingat bahayanya pandemi Covid-19, sehingga hal ini kemudian menjadi analisis bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Sertifikat Vaksin Dihubungkan Dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE; Kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangani tidak pidana manipulasi sertifikat vaksin; Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadi tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah pertanggungjawaban pidana tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin di wilayah hukum Polda Jabar adalah: Tindakan memanipulasi sertifikat vaksin sehingga membuat seseorang dapat mengakses raung publik, melakukan perjalanan domestik dan internasional merupakan tindak pidana dan dipidana dengan dipidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah; Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin adalah kasus yang ditemukan hanya melalui patroli siber; Dalam proses penindakan; Kondisi Covid-19 sedang berlangsung; Prosedural (Formil); Upaya-upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jabar dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin dilakukan tindakan represif (penal) menjatuhkan pidana pada pelaku dan upaya preventif (pencegahan) melakukan koordinasi dengan Kemenkes untuk membatasi akses primary care; Penggantian username dan password secara berkala; Perketat Patroli siber; Edukasi masyarakat melalui semua media.

Actions (login required)

View Item