Privatisasi sumber daya air dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah

Hanipah, Dehan (2017) Privatisasi sumber daya air dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (613kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hak guna usaha yang dilegalkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang lebih mengarah kepada privatisasi air. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) disebutkan secara tegas bahwa air termasuk cabang produksi penting yang dikuasai oleh Negara dan melarang penguasaan oleh perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004; (2) mengetahui bagaimana argumen hukum MK pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan (3) memahami bagaimana hukum pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban tiga masalah tersebut. Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa air merupakan benda milik umum (milkiyah 'ammah) yang kepemilikannya tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau swasta. Pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan mereka. Kepemilikan atas air termasuk ke dalam kepemilikan tidak sempurna (milkiyah naqishah), yaitu kepemilikan sesuatu berupa zat bendanya saja atau manfaat bendanya saja. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak ini tidak boleh dihalangi bahkan dijamin oleh nash-nash syara'. Jika sumber daya air yang merupakan milik publik kemudian dimiliki oleh perseorangan maka dikhawatirkan akan menyebabkan persengketaan, konflik di masyarakat serta merugikan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dianalisis secara mendalam. Pengambilan data dilakukan dengan menelusuri dan menelaah teori-teori dan peraturan perundangan yang terdapat di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Sumber daya air dalam UU SDA No 7 tahun 2004, dibagi menjadi tiga hak umum, yaitu, hak guna air, hak guna pakai air, dan hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta seluas-luasnya; (2) pembatalan UU SDA oleh MK dilandasi oleh tiga hal yaitu, secara filosofis bahwa air merupakan pemberian Allah untuk seluruh makhluk dan setiap orang berhak mengaksesnya, secara sosiologis bahwa air merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi haknya oleh pemerintah agar tidak terjadi persengketaan dan konflik di masyarakat, dan secara yuridis bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) yang menyatakan bahwa air adalah benda milik umum yang dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan dalam UU SDA justru air dijadikan benda ekonomi yang bisa dimiliki oleh perseorangan; dan (3) air merupakan fasilitas umum yang kepemilikannya tidak boleh diserahkan kepada perorangan atau kelompok tapi harus dikelola oleh pemerintah atau negara, dan setiap orang berhak mengakses sumber daya air tersebut selama tidak memadharatkan atau menghalangi orang lain dalam memanfaatkannya.

Actions (login required)

View Item