Kedudukan saksi Istifadhah pada perkara Isbat nikah Contentious di Pengadilan Agama Cimahi

Al Shiddiq, Muhammad Fajar (2023) Kedudukan saksi Istifadhah pada perkara Isbat nikah Contentious di Pengadilan Agama Cimahi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DaftarIsi.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy

Abstract

Saksi istifadhah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan karena tidak secara fakta melihat, mendengar atau merasakan suatu peristiwa terjadi, dan hanya berdasarkan pengetahuan. akan tetapi pada kenyataannya terdapat majelis hakim yang menggunakan saksi istifadhah tersebut, diantaranya pada perkara isbat nikah No. 424/Pdt.G/2022/PA.Cmi dan perkara isbat nikah No. 314/Pdt.G/2021/PA.Cmi, No. 1182/Pdt.G/2021/PA.Cmi, dan No. 1125/Pdt.G/2021/PA.Cmi. Tujuan dari penelitian ini yaitu, Pertama: Untuk mengetahui kedudukan saksi istifadhah pada perkara isbat nikah contentious di Pengadilan Agama Cimahi. Kedua: Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim terhadap saksi istifadhah pada perkara isbat nikah contentious di Pengadilan Agama Cimahi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu alat bukti merupakan hal penting dalam pembuktian di muka persidangan, dalam pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata terdapat 5 jenis alat bukti di persidangan, salah satunya adalah alat bukti saksi. Dalam pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat tidaklah diperkenankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan sumber data primer yang merupakan putusan putusan pengadilan agama pada perkara isbat nikah, sumber data sekunder yaitu dari karya tulis dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dan data dianalisis menggunakan kualitatif dimana data di verifikasi, dipilah dan ditafsirkan sesuai dengan jawaban penelitian. Hasil penelitian yaitu pertama, Kedudukan saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah contentious di Pengadilan Agama Cimahi dibolehkan hal tersebut mengacu kepada pendapat ulama Selain itu dibolehkan juga oleh Mahkamah Agung melalui Sema No. 10 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, hasil rapat pleno kamar agama dalam bidang hukum keluarga memberikan penjelasan bahwa syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair ataupun contentious. Kedua, penemuan hukum Hakim terhadap saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah yaitu menggunakan dua metode, pertama; argumentum a contario yaitu kebalikan terhadap Pasal 171 HIR dan 1907 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua; penafsiran formalistik sosiologis, dengan melihat kemasyhuran, fakta sosial yang ada di masyarakat.

Actions (login required)

View Item