Pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah dihubungkan dengan Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Ramadhan, Adji Syahrur (2023) Pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah dihubungkan dengan Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (239kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy

Abstract

Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harusnya dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ditentukan. Pelaksanaan musyawarah sudah dijelaskan didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan menurut undang-undang no. 2 tahun 2012, akibat hukum yang terjadi dalam musyawarah penetapan ganti kerugian serta kendala-kendala dan upaya-upaya dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran yang diatur oleh Undang-undang dalam hal pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau juga dengan pencabutan hak atas tanah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: Pertama, Pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2012 pada dasarnya, ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara musyawarah. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan setelah proses musyawarah penetapan ganti kerugian adalah pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah. Dan Ketiga, Dalam proses musyawarah kendala yang terjadi tidak sesuainya besaran ganti kerugian yang diterima warga, ditolaknya permintaan musyawarah kembali. Dalam musyawarah penetapan ganti kerugian kendala dapat diupayakan untuk menyelesaikannya sesuai pada Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2012 pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian.

Actions (login required)

View Item