Peranan Pemerintahan Desa dalam pembentukan perangkat Desa dihubungkan dengan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa : Studi kasus Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Fauji, Irfan (2023) Peranan Pemerintahan Desa dalam pembentukan perangkat Desa dihubungkan dengan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa : Studi kasus Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (251kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy

Abstract

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pembentukan perangkat desa dihubungkan dengan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam menyelesaikan perkara mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa, faktor penghambat, serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengangkatan perangkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa mekanisme pengangkatan perangkat Desa Nagrog tidak sesuai dengan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua, faktor yang menyebabkan adanya hambatan dalam pengangkatan perangkat Desa Nagrog yang tidak sesuai dengan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih kurangnya sumber daya manusia di wilayah Desa Nagrog. Ketiga, upaya peneyelesaian pengangkatan Desa Nagrog adalah kepala desa harus tegas dan professional terkait pengangkatan perangkat Desa Nagrog dengan menerapkan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Actions (login required)

View Item