Pelaksanaan pasal 16 Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dihubungkan dengan sanksi pidana denda bagi gelandangan dan pengemis di Kota Bandung

Ramadani, Beni (2023) Pelaksanaan pasal 16 Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dihubungkan dengan sanksi pidana denda bagi gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (500kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy

Abstract

Kota Bandung telah mempunyai peraturan daerah sebagai upaya pemberantasan PMKS khusus nya pengemis, pengamen dan gelandangan yaitu berupa peraturan daerah kota bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Secara subtansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan dan pengemis tetap diperlukan dalam rangka menanggulagi permasalahan gelandangan dan pengamen di Kota Bandung. Idealnya dengan adanya ketetntuan hukum pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (law as a tool of social engineering). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail bagaimana efektivitas peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, dan mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan menanggulangi gelandangan dan pengemis sesuai dengan pasal 16 Perda Kota Bandung nomor 9 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, lapangan dan dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sepenuhnya belum berjalan dengan baik karena pada kenyataannya gelandangan dan pengemis di Kota Bandung masih Banyak dan masih melakukan aktivitas penggelandangan dan pengemisan. Meski larangan terhadap kegiatan penggelandangan dan pengemisan telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505 KUHP dan Pasal 16 Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan msyarakat, dengan diberikan sanksi Pidana Denda.

Actions (login required)

View Item