Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap perubahan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Qarnin, Fulki Aulia Nusyur (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap perubahan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (408kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy

Abstract

Pasca dirubahnya Undang-Undang KPK terdapat beberapa permasalahan yang terindikasi dapat menghambat kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Diantara masalah tersebut, yaitu perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang berada dibawah naungan Eksekutif. Hal ini berpengaruh pada kinerja KPK karena depedensi hierarki eksekutif terhadap kinerja KPK yang statusnya sebagai pegawai ASN. Hal itu terbukti dengan penurunan kasus yang terjadi tiga tahun terakhir pasca lahirnya UU KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika hukum perubahan undang-undang KPK dengan fokus pembahasan pada perubahan pegawai KPK pada rumpun eksekutif dan dampak perubahan status pegawai KPK terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap adanya kebijakan perubahan undang-undang KPK tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu: teori Negara Hukum yang dijadikan dasar normatif, teori Organ sebagai pengaturan lembaga-lembaga negara khususnya KPK, serta teori Politik Hukum Islam yang meliputi ilmu taqnin al-ahkam (pembentukan hukum), ilmu tathbiq al-ahkam (penerapan hukum), dan ilmu taghyir al-ahkam (perubahan hukum) yang dipakai dalam menganalisis proses perubahan undang-undang KPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada data kasus yang terjadi pasca lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK sebagai bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Dinamika perubahan Status Pegawai KPK menjadi ASN tidak lepas dari latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta merupakan sarana untuk merubah tatanan KPK dalam pemberantasan korupsi. Kedua, adanya perubahan status pegawai KPK berdampak pada tidak efektifnya penindakan Pidana KPK yang ditunjukan oleh penurunan kasus jenis suap pasca lahirnya UU KPK. Ketiga,Dalam kajian Siyasah Dusturiyah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemberantasan korupsi baik itu dari segi taqninin al-ahkam (proses pembentukan) dalam hal ini UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK ataupun struktur yang menjalankannya. Karena dalam substansi atau isi UU KPK terdapat aturan yang mengatur perubahan status pegawai KPK yang berada pada rumpun eksekutif dan hal itu terindikasi dapat melemahkan kinerja KPK. dari struktur haruslah pemimpin yang dapat menjalankan amanat serta menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Sehingga aturan KPK akan berjalan Baik jika pemimpinnya menjalankan kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item