Penerapan asas Nemo Judex Idoneus In Propia Causa dan Asas Ius Curia Novit dalam Judicial Review Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif Siyasah Dusturiyah

Iqbal, Fariz Muhammad (2022) Penerapan asas Nemo Judex Idoneus In Propia Causa dan Asas Ius Curia Novit dalam Judicial Review Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text 2_ABSTRAK.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text 3_DAFTARISI.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text 4_BAB1.pdf Download (385kB) | Preview
	Text 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (679kB) | Request a copy
	Text 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy
	Text 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) | Request a copy
	Text 8_BAB5.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text 9_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi atas disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini menjadi perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tersebut dapat menjadi problematik ketika dilakukan judicial review, dikarenakan ada asas nemo judex idoneus in propia causa dan asas ius curia novit yang menjadi pedoman dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, penerapan asas nemo judex idoneus in propia causa dan asas ius curia novit dalam judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan asas nemo judex idoneus in propia causa dan asas ius curia novit dalam judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya: teori kewenangan peradilan, teori penerapan asas hukum dan teori siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisi yang penuh makna, dan tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pertama, mahkamah kontitusi berwenang untuk melakasnankan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Kedua, Mahkamah Konstitusi mengesampingkan asas nemo judex idoneus in propria causa dan menerapkan asas ius curia novit. dengan alasan bahwa tidak ada lagi lembaga peradilan yang diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiga, dalam diskursus siyasah dusturiyah menggamabarkan Mahkamah Konstitusi seperti ahlu halli wal aqdi, apabila dihadapkan kepada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu kemafsadatan yang kadar mudaratnya lebih besar.

Actions (login required)

View Item