Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan terhadap larangan tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi dihubungkan dengan asas efektivitas hukum

Muhammad, Arief (2023) Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan terhadap larangan tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi dihubungkan dengan asas efektivitas hukum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (394kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (834kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy

Abstract

Muhammad Arief: Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Asas Efektivitas Hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya ditemukan pelaku usaha yang melanggar dalam perizinan jenis usaha di wilayah Kabupaten Bekasi, dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi sudah diatur mengenai jenis usaha pariwisata yang dilarang meliputi; diskotik, bar, klab malam, PUB, kepariwisataan, panti pijat (message), live music dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi; (2) untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penegakan hukum terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi di tinjau dari Efektivitas Hukum. Tesis iini idilandaskan ibeberapa iteori idiantaranya: iteori ikepastian ihukum iyang imenjelaskan iketika isuatu iperaturan idibuat idan idiundangkan isecara ipasti ikarena imengatur isecara ipasti idan ilogis sehingga tidak menimbulkan keraguan, iteori ipemerintahan daerah iyang imenjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri akan tetapi kedudukannya tetap sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Negara dan iteori iefektivitas hukum iyang imenjelaskan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum di dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empirik, teknik pengumpulan data lapangan yang dikaitkan dengan data kepustakaan, lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi belum terlaksana secara optimal sesuai dengan semangat dan cita-cita dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Bekasi perlu dikaji ulang dan diperkuat pelaksanaannya. (2) Penegakan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi belum dilakukan secara masif oleh Instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bekasi, sehingga berdampak kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha kepariwisataan dalam persoalan perizinan, lokasi yang jauh dari pengawasan juga menjadi faktor pelaku usaha bebas mendirikan usaha kepariwisataan yang dilarang.

Actions (login required)

View Item