Politik hukum pembaharuan materi sanksi zina di Indonesia dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-undang hukum Pidana

Adiguna, Nanda Kurnia (2023) Politik hukum pembaharuan materi sanksi zina di Indonesia dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-undang hukum Pidana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (349kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy

Abstract

Pembaharuan hukum yang adaptif merupakan bentuk kepedulian negara terhadap perkembangan sosial yang ada di masyarakat khususnya pengaturan mengenai hukum zina. Menurut KUHP, perzinahan diidentikkan dengan overspel yang maknannya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Pasal 411 KUHP hanya dapat dikenakan dilek hukum apabila adanya aduan atau laporan berdasarkan ayat (1) sampai (4). Pasal 411 ini dianggap pasif serta terindikasi dapat menghambat proses pencegahan serta pemberantasan tindak pidana zina di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai upaya mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap proses taqnin dalam pembaharuan KUHP serta bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pembaharuan tersebut dan ditinjau dari Siyasah Syar’iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan cara menganalisis norma-norma, asas-asas hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara library research (penelitian kepustakaan). Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dan dapat dijadikan pisau analisis dalam pembahasan, diantaranya: teori Politik hukum sebagai dasar pemikiran proses proses taqnin. Teori pembaharuan hukum digunakan sebagai analisis serta urgensi pembaharuan KUHP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teori Siyasah syar’iyah dan teori hukum adat menjadi payung hukum dalam menganalisis Pasal 411-413 KUHP yang berkaitan dengan zina dalam hukum Islam dan Hukum Adat. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pembaharuan pengaturan zina dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan zaman di Indonesia. Perubahan yang signifikan tertera pada delik hukum aduan serta diberlakukan terhadap masyarakat yang melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan. Kedua, adanya pembaharuan hukum zina dalam Pasal 411-413 yang pasif karna sifatnya delik aduan berdampak pada tidak efektifitasnya pencegahan dan penanganan tindak pidana zina. Ketiga, dalam tinjauan Siyasah Syariyah sifat universal yang ada dalam Pasal 411-413 terindikasi adanya ambiguitas dalam penindakan sanksi pidana zina karena faktor delik aduan sementara hukum Islam memandang adanya perbuatan zina harus ditindak tegas karena merupakan suatu kemunkaran dan dosa besar.

Actions (login required)

View Item