Implikasi hukum penandatanganan akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak dilakukan di hadapan Notaris dihubungkan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m juncto pasal 44 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Meliasari, Meliasari (2023) Implikasi hukum penandatanganan akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak dilakukan di hadapan Notaris dihubungkan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m juncto pasal 44 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (289kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy

Abstract

Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian setelah dibacakan akta tersebut harus saat itu juga dilakukan penandatanganan secara nyata di hadapan Notaris sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 44 UUJN, namun pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan di hadapan Notaris yang bisa menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap akta yang telah terbit berdasarkan akta yang telah ditandatangani tetapi tidak dilakukan di hadappan Notaris serta mengetahui penerapan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap Notaris yang telah melanggar ketentuan Undang-undang. Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah, dengan metode pendekatan secara yuridis normatif khususnya untuk kasus ini memakai bentuk pendekatan pada aturan-aturan yang berlaku kesesuaian antara das sollen das sein. Penelitian ini dilakukan analisis terhadap hasil dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan dengan tahap penelitian dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang meliputi bukubuku, karya-karya ilmiah, hasil penelitian para ahli, jurnal, dll serta bahan hukum tersier. Analisis data diperoleh dari penulisan kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis normatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menarik beberapa kesimpulan bahwa akibat hukum untuk akta yang dibuat oleh Notaris bisa terjadi penurunan status dan penilaian terhadap akta Notaris harus berdasarkan asas praduga sah, karena akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yang diperlukannya teguran atau peringatan oleh Majelis Pengawas yang ditujukan untuk perbaikan tata tertib hukum, serta sanksi yang bersifat beban tambahan yaitu sanksi pemberhentian sementara, Sanksi ini merupakan skorsing selama menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas dan menunggu pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah.

Actions (login required)

View Item