Pelaksanaan pemberian ganti rugi pencemaran Limbah Industri dihubungkan dengan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kawasan Sentra Industri Tahu Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

Kusuma, Vicky andrean (2023) Pelaksanaan pemberian ganti rugi pencemaran Limbah Industri dihubungkan dengan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kawasan Sentra Industri Tahu Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (30kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (24kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) | Request a copy

Abstract

Kawasan sentra industri tahu Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah salah satu industri tahu di Kota Bandung yang merupakan penggerak aktivitas ekonomi. Akan tetapi banyaknya pabrik tahu di wilayah Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, menimbulkan lingkungan menjadi tercemar sehingga merugikan warga disekitarnya. Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur penanggung jawab usaha atau pelaku pencemaran diwajibkan bertanggung jawab atas pencemaran yaitu berupa ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada warga di Kelurahan Warung Muncang atas pencemaran limbah tahu dihubungkan dengan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup; mengetahui kendala-kendala hukum dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada warga di Kelurahan Warung Muncang atas pencemaran limbah tahu; dan mengetahui upaya-upaya hukum mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada warga atas pencemaran limbah tahu. Kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu, Teori Kepastian Hukum; Teori Keadilan; Teori Tanggung Jawab; dan Teori Perlindungan Hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata; Pasal 87 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 1 angka (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Pasal 1 angka (1) PerMen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, data diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi, penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pihak pelaku industri tahu telah memberikan ganti kerugian baik ganti rugi kepada warga maupun ganti rugi terhadap pemulihan lingkungan yang tercemar. Akan tetapi hanya beberapa saja yang telah melakukan upaya ganti rugi yaitu berupa pemberian air bersih, namun itu saja tidak cukup dan ganti rugi tersebut tidak merata sehingga sebagian warga lainnya tidak merasakan ganti rugi sepenuhnya. Ada beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada warga yaitu berupa ketidakpahaman pelaku usaha industri tahu mengenai hukum yang berlaku dan tidak berhasilnya proses negosiasi, maka upaya-upaya hukum yang dilakukan adalah pengawasan oleh pemerintah dan hak gugat warga berupa gugatan perwakilan kelompok (Class action).

Actions (login required)

View Item