Pelaksanaan roya hak tanggungan bank yang dilikuidasi dihubungkan dengan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan

Amrullah, Yogi Mukti Abdul Karim (2020) Pelaksanaan roya hak tanggungan bank yang dilikuidasi dihubungkan dengan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (298kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy

Abstract

Roya Hak Tanggungan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT). Pada praktiknya Roya Hak Tanggungan masih menemui hambatan dalam pelaksanaan Roya tersebut. Hal demikian juga terjadi pada ATR/BPN Kota Bandung, dimana hambatan tersebut antara lain adalah ada sertifikat yang mana krediturnya adalah bank yang telah dilikuidasi ketika Debitur telah melunasi hutangnya dan mendapat surat Roya, pada saat sertifikat akan diproses Roya, ternyata sertifikat tersebut dibatalkan oleh ATR/BPN Kota Bandung. Hal ini terjadi karena pihak debitur tidak segera melakukan permohonan Roya yang diberikan Kreditur (Bank) ke ATR/BPN untuk segera melakukan pencoretan catatan beban Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertifikat Hak Atas Tanahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Bank yang dilikuidasi di Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung dan untuk mengetahui hambatan atau kendala apa yang dihadapi dalam permohonan Roya, apabila bank selaku Kreditur telah dilikuidasi di kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung dan penyelesaiannya. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematik terkait pelaksanaan Roya hak tanggungan bank yang dilikuidasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUHT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai erikut: (1) Pelaksanaan pencoretan Hak Tanggungan (Roya) bank yang dilikuidasi pada ATR/BPN Kota Bandung yaitu dalam surat permohonan roya Kreditur melampirkan asli Sertifikat hak atas tanah dan asli sertifikat Hak Tanggungan dan surat pengantar roya beserta riwayat peralihan dari kreditur lama beralih ke kreditur yang baru kemudian Kantor Pertanahan melakukan roya atau pencoretan catatan Hak Tanggungan pada sertifikat hak atas tanah dan buku tanah debitur. (2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan roya, terhadap bank yang telah dilikuidasi di ATR/BPN Kota Bandung adalah roya Hak Tanggungan yang diterbitkan bank selaku kreditur hilang dan ada sertifikat yang mana krediturnya adalah bank yang telah dilikuidasi. (3) upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi adalah untuk surat pengantar roya hilang, penyelsaian yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan yang baru. Khusus mengenai Kreditur bank yang telah dilikuidasi upaya yang dihadapi yaitu pihak ATR/BPN Kota Bandung hanya meminta semacam surat keterangan dari Kreditur baru yang menyatakan bahwa Kreditur awal telah dilikuidasi dan menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan telah lunas kreditnya.

Actions (login required)

View Item