Sanksi tindak pidana bagi pelaku penyertaan dalam tindakan abortus perspektif hukum pidana Islam: analisis putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.

Octaviani, Sindy (2023) Sanksi tindak pidana bagi pelaku penyertaan dalam tindakan abortus perspektif hukum pidana Islam: analisis putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (398kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini bahwa terjadinya suatu tindak pidana tidak semata-mata dilakukan oleh pelaku seorang diri saja, namun juga pelaksanaannya dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan orang lain. Demikian pula dalam tindakan abortus yang dilakukan oleh terdakwa sebagai penyertaan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menurut hukum positif di Indonesia dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 194 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pelaku dijatuhi sanksi ghurrah atau diyat janin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST; 2) Sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST perspektif hukum pidana Islam; 3) Relevansi Tindak Pidana Penyertaan Tindakan abortus antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang mempunyai wewenang di persidangan dalam menjatuhkan putusan serta sanksi terhadap terdakwa. Teori yang mendukung terhadap sanksi tindak pidana bagi pelaku penyertaan dalam tindakan abortus dalam hukum pidana Islam teori pemidanaan yaitu teori Al-Jaza’ yakni dikenakan pembalasan yang setimpal dengan yang dilakukan oleh pelaku jarimah dan teori Al-Islah bahwa tujuan dari sanksi adalah untuk memperbaiki pelaku yang melaksanakan jarimah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dikarenakan penelitian ini menerangkan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan abortus dalam tindak pidana penyertaan dalam studi kasus Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh yaitu Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Teknik pengumpulan dengan metode penelitian literatur atau kepustakaan dan metode situs internet. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Analisis data yang diterapkan yaitu content analysis. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Petimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dengan menggunakan Pertimbangan secara yuridis dengan berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan secara non yuridis dengan menimbang terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta melihat pada latar belakang, keadaan terdakwa; 2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam adalah sanksi ghurrah atau diyat janin yaitu seharga dengan 5 (lima ekor) unta; 3) Adapun relevansi hukum positif dan hukum pidana Islam bahwa penjatuhan sanksinya disamakan dengan pelaku langsung. Namun dalam penjatuhan kadar Sanksi Tindak Pidana Penyertaan dalam Tindakan abortus tidak relevan atau tidak selaras.

Actions (login required)

View Item