Sanksi bagi pelaku Deelneming tindak pidana pencurian dalam pasal 362 jo pasal 55 dan 57 perspektif Hukum Pidana Islam

Andriyani, Putri (2023) Sanksi bagi pelaku Deelneming tindak pidana pencurian dalam pasal 362 jo pasal 55 dan 57 perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy

Abstract

Pencurian merupakan tindakan mengambil harta seseorang dengan cara diam-diam dan melawan hukum. Tindak pidana deelneming atau bisa disebut juga sebagai penyertaan ialah perbuatan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana pencurian, Pasal 57 menjelaskan penjatuhan pidana terhadap pembantu kejahatan. Dalam Hukum Pidana Islam deelneming dibagi menjadi dua yakni isytirak mubasyir (turut berbuat langsung), isytirak bitasabbubi (turut serta tidak langsung) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Batasan tindak pidana deelneming pada Pasal 55 dan 57 KUHP 2) pertanggungjawaban pidana deelneming tindak pidana pencurian pada Pasal 362 jo 55 dan 57 KUHP 3) tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana deelneming tindak pidana pencurian pada Pasal 55 dan 57 KUHP. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah dalam kehidupan masyarakat yang dinamis pada tindak pidana salah satunya dalam pelaku tindak pidana pencurian yang tidak hanya dilakukan oleh seorang saja akan tetapi banyak cara lain yang mengakibatkan pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat dan juga pelaku. Dengan demikian adanya aturan hukum terkait guna mewujudkan keadilan berdasarkan pertimbangan tersebut. Dasar hukum yang mengatur tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 362 jo Pasal 55 dan 57 KUHP serta dalam hukum pidana islam disebutkan dalam Q.S Al Maidah ayat 38. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode perbandingan (comparative law approach) dengan membandingkan diantara Hukum Positif dan juga Hukum Pidana Islam dalam penetapan sanksi bagi pelaku deelneming tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 jo Pasal 55 dan 57 KUHP. Hasil penelitian ini disimpulkan 1) batasan dari tindak pidana deelneming yang tercantum dalam pasal 55 KUHP ialah tidak sempurna pertumbuhan jiwa, karena adanya paksaan, perintah jabatan, keliru,ancaman,penyalahgunaan jabatan, memberi saran dan informasi. 2) sanksi bagi mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dalam hukum positif seperti plegen, doenplegen, medeplegen, uitlokken di ancam dengan hukuman yang sama dengan pembuat delik yakni sesuai dengan pasal 362 dengan ancaman 5 tahun penjara. Sedangkan mereka yang melakukan deelneming dalam bentuk pembantuan seperti yang tertuang dalam pasal 57 ialah dikurangi sepertiga dari hukuman pokok. 3) sanksi dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku deelneming atau isytirak dalam tindak pidana pencurian, apabila tergolong pada pelaku turut serta langsung tawafuq, tamalu, maka status hukumannya sama seperti pelaku (dader) dan dijatuhi sanksi had (potong tangan). Sedangkan mereka yang tergolong dalam pelaku turut serta tidak langsung seperti pemufakatan (ittifaq), menghasut (tahrid), memberi bantuan (al-ianah) tersebut dikenakan sanksi ta’zir

Actions (login required)

View Item