Sanksi pemerkosaan pelaku hubungan sedarah terhadap korban penyandang disabilitas pada pasal 76D Jo. pasal 81 UU no. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Pidana Islam

Andini, Putri Artamevia (2023) Sanksi pemerkosaan pelaku hubungan sedarah terhadap korban penyandang disabilitas pada pasal 76D Jo. pasal 81 UU no. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (574kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy

Abstract

Kasus tindak pidana perkosaan pada pelaku hubungan sedarah terhadap korban penyandang disabilitas terjadi di daerah Sumatera Selatan tepatnya di wilayah Palembang. Pelaku adalah ayah kandung dari korban yang mempunyai keterbatasan intelektual sehingga wajib diberikan pemberatan hukuman. Penjatuhan sanksi untuk pelaku masuk dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, namun hingga sekarang belum ada pemberatan khusus mengenai korban penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan angka presentase kejahatan perkosaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingan sanksi dalam Hukum Pidana Islam diperlukan adanya pembahasan khusus pada kasus ini agar sanksi yang dijatuhi pelaku sesuai dengan perbuatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Unsur-unsur tindak pidana perkosaan pada pelaku hubungan sedarah terhadap korban penyandang disabilitas 2) Instrumen sanksi pidana pemerkosaan pada pelaku hubungan sedarah terhadap korban penyandang disabilitas ditinjau Pasal 76D Jo. Pasal 81 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 3) Sanksi tindak pidana perkosaan pada pelaku hubungan sedarah terhadap korban penyandang disabilitas perspektif Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu memakai teori gabungan, maqasyid syariah dan teori al-jabb untuk mencapai keadilan serta kemaslahatan masyarakat dalam aspek memelihara keturunan. Maka, adanya aturan hukum mengenai kasus ini menjadikan perlindungan secara tidak langsung bagi korban anak penyandang disabilitas. Aturannya dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 didukung dengan adanya aturan lain dalam penjatuhan sanksi tersebut, serta dalam Hukum Pidana Islam terdapat penjatuhan sanksi yang dimana sanksi tersebut telah terserap oleh sanksi yang paling tinggi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dengan mengambil dari fenomena kasus di detik.news tahun 2022 dan aturan perundang-undangan, serta menggunakan data sekunder dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan masalah. Jenis data yang digunakan menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan melalui library research atau menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data. Hasil penelitian dapat disimpulkan, diantaranya: 1) Unsur-unsur antara zina dengan perkosaan memiliki kesamaan, Namun, korban perkosaan tidak dapat dihukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut. 2) Sanksi merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 adalah ditambah 1/3 dari hukuman asal, serta tidak ada pemberatan sanksi dari aturan lain. 3) Sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu menjatuhkan hukuman rajam, karena pelaku zina muhsan atau sudah menikah. Jika ada kekerasan yang menghalangi qishash, maka dikenakan diyat sesuai pelukaan yang ada pada korban

Actions (login required)

View Item