Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan dalam penagihan hutang oleh Rentenir di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 368 KUHP

Faddilah, Biqi Ahmad (2023) Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan dalam penagihan hutang oleh Rentenir di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 368 KUHP. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_ COVER.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (202kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, termasuk juga dalam penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan. Dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2019-2021 penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung tidak berjalan dengan maksimal. Hal demikian menunjukkan adanya kendala bagi penyidik dalam menegakkan hukum. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polrestabes Bandung yang dapat memproses setiap tindak pidana ancaman dengan kekerasan, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum bagi penyidik Polrestabes Bandung dalam menjalankan konsep pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori negara hukum seperti Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945, di mana salah satu ciri dari negara hukum ini ialah adanya supremasi hukum, yang kedua teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang salah satu faktornya ialah penegak hukum, dan ketiga menggunakan Pasal 13 Undang�undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dimana kepolisian mempunyai tugas pokok untuk menegakkan hukum dan Pasal 368 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan ketentuan perundang-undangan dan kemudian melihat penerapannya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan kesimpulan, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung sudah sesuai dengan prosedur penyidikan yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri serta peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada kenyataanya faktor masyarakat dan faktor budaya di wilayah polrestabes bandung masyarakatnya sudah terbiasa melakukan pinjaman kepada pihak rentenir walaupun sudah di berikan himbauan, yang berujung sering terjadinya tindak pidana ancaman dengan kekerasan, dengan melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan penegakan hukum ini penyidik menemukan kendala berupa tidak sigapnya penyidik dalam hal pemanggilan terlapor serta pemanggilan saksi untuk tujuan pemeriksaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut penyidik Polrestabes Bandung melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti RT/RW untuk memantau keberadaan saksi dan terlapor.

Actions (login required)

View Item