Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.Blb

Ghani, Rachmat Ghani Fauzan (2017) Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.Blb. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (476kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Pemalsuan Surat telah terjadi dikalangan masyarakat tepatnya di tahun 2016, salah satunya yakni Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang terjadi di Kabupaten Bandung, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara 41/Pid.B/2016/PN.Blb dinyatakan, bahwa pelaku (AS) dijatuhi hukuman dengan pasal 263 ayat (2) KUHP. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor perspektif Hukum Pidana Islam dan untuk mengetahui sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Blb perspektif Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian adalah al-Qur’an surat an-Nahl ayat 116, hadis tentang tanda-tanda orang munafik riwayat Imam Muslim, dan kaidah-kaidah hukum pidana Islam yang menunjukan bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukan haram dan sesuatu yang merusak harus dihilangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, pengumpulan data dengan menelaah literatur-literatur klasik maupun kontemporer yang membahas tentang pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau studi kepustakaan dan metode dokumentasi yang mana menggunakan putusan pengadilan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Blb, kemudian di analisis menurut Hukum Pidana Islam. Perbuatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) menurut Hukum Pidana Islam merupakan suatu tindak pidana (jarimah). Perbuatan pemalsuan STNK tersebut memenuhi unsur-unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana Islam, yaitu memenuhi rukun syar’i, rukun maddi, dan rukun adaby. Sedangkan perbuatannya disebut “at-Tazwiir”, yaitu menyamarkan. Tindak pidana pemalsuan tidak tergolong jarimah hudud maupun jarimah qishas/diyat, perbuatan ini tergolong jarimah ta’zir yang berarti jenis dan sanksinya tidak termuat dalam nash (baik al-Quran maupun hadis). Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Blb, pada perkara tersebut terdakwa (AS) dikenakan sanksi penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dan telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut adalah hukuman ta’zir dan untuk jenis hukumannya diserahkan kepada hakim (Ulil Amri) untuk tentukan dan dipilih hukuman dari yang teringan hingga yang terberat. Pemberian sanksi berupa hukuman penjara sebagaimana termuat dalam hukuman ta’zir sangatlah pantas atas perbuatan tersebut, namun perlu ditambah untuk mengatasi kerugiannya. Dengan pemberian hukuman ta’zir ini, akan memberikan hal positif bagi masyarakat untuk tidak melakukan pemalsuan dan khususnya pelaku agar tidak melakukannya lagi.

Actions (login required)

View Item