Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/Pid.Sus/2021 dihubungkan dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Harahap, Faizah Sabrina (2023) Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/Pid.Sus/2021 dihubungkan dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (710kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (524kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/Pid.Sus/2021 yang menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang ada dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, putusan tersebut terdapat kejanggalan karena berdasarkan fakta yang ada dalam sidang pengadilan, terdakwa lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menerima narkotika golongan I sebagaimana yang ada dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 548/Pid.Sus/2021 dan juga untuk mengetahui apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 548/Pid.Sus/2021 terhadap terdakwa serta kaitannya dengan kepastian hukum. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang mana prinsip negara hukum Indonesia, dalam putusannya hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan demi terjaminnya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori dasar pertimbangan hukum hakim dan teori pemidanaan. Adapun Pasal yang menjadi pisau analisis penulis, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui tahapan studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yakni dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/Pid.sus/2021; (2) sumber data sekunder yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku-buku. (1) Bahan hukum primer yang digunakan yakni UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU Narkotika, UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009, PerPres Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN; (2) Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni penjelasan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim kurang tepat dalam menerapkan Pasal kepada terdakwa, Pasal yang diterapkan seharusnya ialah Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika karena terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sedang menerima narkotika golongan I dengan bukti 1 paket serbuk kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 buah handphone milik terdakwa yang berisi peta narkotika, percakapan transaksi narkotika dan foto-foto narkotika golongan I jenis sabu dan ganja. Selain itu, untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika maka harus dibuktikan dengan adanya tes urine yang positif, tidak cukup hanya dengan adanya bukti sabu pada terdakwa, dalam hal ini tes urine terdakwa hasilnya negatif, maka terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Putusan ini bertentangan dengan kepastian hukum dan menimbulkan akibat hukum kepada terdakwa berupa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang harus dijalaninya.

Actions (login required)

View Item