Pausi, Pausi (2023) Analisis Yuridis status kerja suami isteri pada PT. BPRS HIK Parahyangan Kabupaten Bandung dihubungkan dengan pasal 153 huruf F Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (254kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (162kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (489kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy |
Abstract
Saat ini beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah, maupun swasta, menetapkan suatu klausul yang membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan antara sesama karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan tersebut adalah pasal 153, huruf f, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut melarang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan adanya ikatan perkawinan antara sesama pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui status kerja suami istri pada satu perusahaan di PT BPRS HIK Parahyangan Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 153 huruf F Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2) Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja di PT. BPRS HIK Parahyangan Kabupaten Bandung Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskripsif analisis, dengan spesifikasi yang dilakukan adalah yuridis normative, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum atau disebut juga penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, yang berupa hukum positif, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) PT. BPRS HIK Parahyangan telah mengatur mengenai dilarangnya status kerja suami isteri untuk melaksanakan perkawinan dengan sesama karyawan, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 153 huruf f Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan (2) Perlindungan terhadap pekerja/buruh telah di atur oleh Pasal 153 huruf f Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pekerja/buruh bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan karena sudah tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja, dan perusahaan tidak punya alasan yang kuat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh yang mempunyai ikatan perkawinan atau mempunyai ikatan darah lainnya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Cipta Kerja; Pekerja; PT. BPRS HIK Parahyangan; |
Subjects: | Labor Economics Labor Economics > Conditions of Employment Labor Economics > Categories Workers by Racial, Etnic, National Origin Private Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pausi Pausi |
Date Deposited: | 24 Jul 2023 02:15 |
Last Modified: | 24 Jul 2023 02:15 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/71348 |
Actions (login required)
View Item |