Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Bermotor Roda dua Yang Tidak dilengkapi Surat-Surat Kaitannya Dengan Pasal 288 Ayat (1)dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Polrestabes Bandung

Surya, Mochamad Debi Galih (2017) Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Bermotor Roda dua Yang Tidak dilengkapi Surat-Surat Kaitannya Dengan Pasal 288 Ayat (1)dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Polrestabes Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (477kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan aturan berupa sanksi yang mengatur tentang yang tidak melengkapi surat-surat saat berkendara yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran kelengkapan surat-surat. Seperti halnya kelengkapan surat-surat kendaraan roda dua meliputi STNK dan SIM. Namun di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih tingginya tingkat pelanggaran khususnya dari tahun 2014 sampai 2016 meskipun merupakan tindak pidana ringan aturan tersebut harus tetap ditegakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara bermotor yang tidak dilengkapi Surat Surat Kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pengendara bermotor yang tidak dilengkapi Surat Surat Kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi pengendara bermotor yang tidak dilengkapi Surat Surat Kaitannya dengan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu jenis penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti,dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif meneliti dan memahami masalah perundangan-undangan yang berlaku Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama dalam pelaksanaan penegakan hukum Polrestabes Bandung belum optimal dan minimnya kesadaran hukum bagi masyarakat terkait kelengkapan surat-surat. Kedua, masih mengalami beberapa kendala, meliputi faktor internal diantaranya kurangnya personel yang membuat belum optimalnya penegakan hukum dan masih ada oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penanganan penegakan hukum, faktor eksternal berupa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan banyaknya jalan pintas yang dapat menghindari titik pemeriksaan. Ketiga, upaya yang dilakukan Polrestabes Bandung berupa tindakan preventif diantaranya dengan melakukan sosialisasi di berbagai media dan tindakan refresif yang dalam hal ini berupa penilangan.

Actions (login required)

View Item