Tinjauan yuridis tentang pengangkatan anak di luar pengadilan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Di Kabupaten Bandung)

Syahidah, Nur Fittry (2018) Tinjauan yuridis tentang pengangkatan anak di luar pengadilan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Di Kabupaten Bandung). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (688kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy

Abstract

Pengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Masih adanya pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak menggunakan penetapan pengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam hal pengangkatan anak itu harus dengan adanya penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri setempat. Sesuai yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak haruslah menggunakan penetapan pengadilan. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaanya, beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun masih saja ada di masyarakat Kabupaten Bandung yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan secara langsung tidak menggunakan penetapan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengangkatan anak di daerah Kabupaten Bandung, dan untuk mengetahui dan memahami status anak yang diangkat di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan hak keperdataan bagi anak angkat di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya (1) pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Bandung itu tidak menggunakan penetapan pengadilan, baik pengangkatan yang berdasarkan perundang-undangan yang secara langsung ataupun berdasarkan adat. Hal ini menjadi bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (2) mengenai keabsahan statusnya, pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum yaitu, hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya menjadi tidak terjadi. Maka hak yang didapatkan oleh anak angkat tidak dapat di penuhi, seperti berhak atas mendapat identitas yaitu akta kelahiran, hak mawaris, dan hak atas perlindungan dan kesejahteraan.

Actions (login required)

View Item