Implementasi fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dihubungkan dengan pasal 31 (A) Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa: Studi Kasus Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Firdaus, Maulana (2023) Implementasi fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dihubungkan dengan pasal 31 (A) Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa: Studi Kasus Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD memiliki fungsi legislasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 (a) Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa peraturan desa harus dibahas dan disepakati bersama antara BPD dengan Kepala Desa. Berdasarkan data awal, proses legislasi di Desa Cilayung didominasi oleh Kepala Desa Cilayung, baik dari segala tahapan dalam legislasi maupun segala produk hukum yang dihasilkan dari legislasi tersebut merupakan peraturan desa Cilayung atas inisiasi Kepala Desa Cilayung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi fungsi legislasi BPD Desa Cilayung dihubungkan dengan pasal 31 (a) Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, implementasi fungsi legislasi BPD Desa Cilayung dalam mekanisme checks and balances dan faktor penghambat bagi BPD Desa Cilayung dalam implementasi fungsi legislasi. Konsep otonomi daerah senantiasa diterapkan dalam pemerintahan desa dalam bentuk otonomi desa sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan membentuk produk legislasi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Maka dari itu, tahapan legislasi menjadi penting untuk dilakukan selain demi mewujudkan prinsip good governance juga untuk menjamin terlaksananya mekanisme checks and balances. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bekerja dari ketentuan hukum positif tertulis (das sollen) ke fakta-fakta di lapangan dan penerapannya (das sein). Studi lapangan yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka, wawancara dengan pihak terkait dan observasi di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BPD Desa Cilayung tidak menjalankan fungsi legislasinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 (a) Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam setiap tahapan legislasi, keterlibatan BPD Desa Cilayung cenderung pasif. Bahkan selama ini BPD Desa Cilayung belum pernah mengusulkan rancangan peraturan desa. Hal ini juga berimplikasi pada tidak dijalankannya mekanisme checks and balances oleh BPD Desa Cilayung yang mana BPD Desa Cilayung tidak mampu menjaga keseimbangan dalam legislasi sehingga didominasi oleh Kepala Desa Cilayung. Adapun faktor penghambat tidak terimplementasikannya fungsi legislasi tersebut yaitu secara internal belum terbentuknya peraturan tata tertib BPD Desa Cilayung dan para anggotanya yang belum memiliki keterampilan dalam bidang legislasi serta secara eksternal kurangnya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi BPD Desa Cilayung.

Actions (login required)

View Item