Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 02 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan: Studi pada kasus pembubaran ormas HTI

Abdurrahman, Mufti Imam (2023) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 02 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan: Studi pada kasus pembubaran ormas HTI. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (452kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (434kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (466kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (782kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (715kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun dalam kegiatannya ternyata bertentangan dengan ideology Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga pada tanggal 8 Mei 2017 organisasi ini dibubarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan : Kandungan Perppu Nomor 02 Tahun 2017, Dasar Pertimbangan Pembubaran Ormas HTI ditinjau dari Perppu Nomor 02 Tahun 2017, dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan pembubaran Ormas HTI. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya :teori implikasi hukum, teori Perundang-undangan, teori demokrasi yang diungkapkan Hans Kelsen dan teori siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan teori maslahah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan pendekatan yang dipakai yuridis empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pertama, Kandungan Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hasil revisi dari Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas berisi tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Ormas yang berdiri di Indonesia, kemudian sanksi administratif yang akan mereka terima apabila nyata melanggar ketentuan tersebut. Kedua, Dasar Pertimbangan Pembubaran Ormas HTI ditinjau dari Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diantaranya adalah: HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional; Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat, dan mengancam stabilitas NKRI. Ketiga, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan pembubaran Ormas HTI bahwa hadirnya peraturan ini adalah menyempurnakan dari pada aturan hokum sebelumnya. Yang bertujuan untuk menghindari madharat dan menciptakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Langkah tegas yang dilakukan pemerintah untuk membubarkan HTI adalah solusi tepat dalam rangka menciptakan ketenteraman ketertiban dan stabilitas nasional.

Actions (login required)

View Item