Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor.P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani : Studi kasus di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung

Chairunissa, Chairunissa (2023) Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor.P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani : Studi kasus di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER (2).pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK (1).pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI (1).pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (1).pdf Download (215kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II (2).pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text (BAB III) BAB III (1).pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text (BAB IV) BAB IV (1).pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text (BAB V) BAB V (1).pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)

Abstract

Pengelolaan hutan seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan, diantaranya adalah kepentingan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah. Banyak kebijakan yang diambil pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada masyarakat dan pengusaha. Hal tersebut, akhirnya menyebabkan lahirnya konflik kepentingan antara pemerintah yang berusaha untuk selalu menjaga fungsi konservasi hutan dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan. Berdasarkan permasalahan dalam pengelolaan hutan, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan berdasarkan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di kawasan hutan Kamojang Kabupaten Bandung. Hutan adalah kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang terdapat sumber daya alam hayati dan didominasi pepohonan di sekitarnya, yang tidak dapat dipisahkan. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut, hutan wajib dikelola secara holistik, integral, sistematis dan terstruktur agar memberikan manfaat bagi manusia. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1). Mekanisme pelaksanaan Permen LHK RI No. P.39 2017 di Kawasan Hutan Kamojang Kab. Bandung dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan pemerintah daerah, dengan menyertakan 239.341 kepala keluarga dan 2.460 kelompok dalam program perhutanan sosial. 2). Pendukung pelaksanaan tersebut ialah pihak pemerintah kabupaten melalui Dinas lingkungan hidup dan kehutanan pemerintah kabupaten Bandung. Adapun hambatan pelaksanaan berasal dari pihak lembaga swasta dan sebagian petani di kawasan hutan Kamojang. Terakhir, 3). Dalam perspektif politik Islam, secara siyasah dusturiyah, peraturan menteri ialah produk daripada lembaga eksekutif. Dan, di dalam khazahan hukum Islam, peraturan ini terrmasuk Al-sulthah al-tanfidziyyah yang merupakan kekuasaan eksekutif meliputi persoalan imamah, bai’ah, wizarah, dan waliy al-ahdi.

Actions (login required)

View Item