Rekonstruksi persetujuan istri dalam perkawinan Poligami menurut Peraturan Perundang-Undangan dan implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Ihsan, Muhammad (2023) Rekonstruksi persetujuan istri dalam perkawinan Poligami menurut Peraturan Perundang-Undangan dan implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Download (670kB) | Preview
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (962kB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pernyataan bahwa ketentuan izin istri dalam perkawinan poligami tentu saja tidak ada dalilnya, baik dari al-Quran, sunnah, maupun pendapat fuqaha mazhab yang empat. Akan tetapi, dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menetapkan ketentuan tersebut bersifat mengikat dan memaksa, sehingga suami yang poligami tanpa seizin istrinya dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum. Akan tetapi, meskipun perkawinan poligami tersebut melanggar hukum, perkawinan poligami tersebut tetap sah menurut hukum Islam (syariat Islam), karena sepanjang rukun dan syarat perkawinan dilaksanakan, perkawinan tersebut dianggap sah menurut syariat Islam. Dengan demikian, satu sisi poligami dianggap pelanggaran, bahkan bisa dipidana (dipenjara), namun di sisi lain sah, ini merupakan problem akademik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam, 1) hakikat persetujuan istri dalam perkawinan poligami menurut peraturan perundang-undangan, 2) Status perkawinan poligami tanpa persetujuan istri, 3) Argumentasi hukum hakim pada Pengadilan Tinggi Agama wilayah Jawa Barat dalam menyelesaikan peresetujuan istri dalam perkawinan poligami dan 4) Penilaian hakim terhadap adanya persetujuan istri dalam pemeriksaan perkara poligami di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Barat. Untuk menjawab permaslahan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yaitu : Grand theorynya yaitu teori kredo, Middle theorynya teori keadilan hukum, dan Aplicative theorinya menggunakan teori maslahah mursalah dan maqashid al-syariah. Pendekatan penelitian yang dipilih menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analisis terhadap teori-teori keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum Islam dan implementasinya dalam putusan hakim tentang permohonan izin poligami perkawinan di pengadilan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, hakikat persetujuan istri dalam perkawinan poligami menurut peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri dan anak pada pernikahan sebelumnya. Kedua, Status perkawinan poligami tanpa persetujuan istri, secara implisit, al-Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas. Sedangkan dalam perspektif undang-undang, pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dapat dikenakan sanksi pidana apabila prosedur melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi. Ketiga, Argumentasi hukum hakim pada Pengadilan Tinggi Agama wilayah Jawa Barat dalam menyelesaikan peresetujuan istri dalam perkawinan poligami, selaras dengan Pasal 4 dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai persyaratan izin poligami hal tersebut juga telah sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Keempat, Penilaian hakim terhadap adanya persetujuan istri dalam pemeriksaan perkara poligami di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Barat selaras dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Actions (login required)

View Item