Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dihubungkan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Nurohman, Taufik (2023) Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dihubungkan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (244kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada dasarnya hanya menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor negara berhak untuk melakukan audit kepada Badan Usaha Milik Negara. Namun perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif membuat Badan Usaha Milik Negara sebagai sebuah perusahaan ikut membentuk anak perusahaan yang modalnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara. Hal ini memunculkan sikap Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam melakukan audit terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Secara yuridis, tindakan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dilandasi oleh pendapat yang menyatakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara juga termasuk pada ranah keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status hubungan hukum antara BUMN dengan anak perusahaan BUMN, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit anak perusahaan BUMN dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori badan hukum. Kemudian sebagai teori yang memperkuat dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori kewenangan dan pengawasan serta sebagai teori aplikatif menggunakan teori keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis. Metode yang menggambarkan suatu gejala peristiwa yang terjadi secara sistematis dan faktual untuk kemudian diuji secara yuridis normatif menggunakan analisis data secara kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan status hubungan hukum antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN adalah hubungan antara induk perusahaan sebagai pemilik saham dengan anak perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri. Artinya anak perusahaan badan hukum menjadi entitas hukum yang berbeda dengan induknya yaitu BUMN. Sehingga kedudukan anak perusahaan BUMN bukan bagian dari ranah keuangan negara seperti layaknya BUMN yang dijadikan sebagai perusahaan negara. Kemudian berkaitan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit anak perusahaan BUMN yang dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah langkah salah Badan Pemeriksa Keuangan dalam menggunakan kewenangannya. Hal ini disebabkan kedudukan anak perusahaan BUMN yang tidak menjadi bagian keuangan negara.

Actions (login required)

View Item