Respon Pesantren Al-Jawami dan Nailul Kirom terhadap kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975 di Kecamatan Cileunyi Bandung tahun 1977-2022

Abdilah, Risma Nahwa (2023) Respon Pesantren Al-Jawami dan Nailul Kirom terhadap kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975 di Kecamatan Cileunyi Bandung tahun 1977-2022. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (297kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy

Abstract

Pesantren dan madrasah merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Madrasah lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Madrasah dianggap tidak memiliki efek sipil yang membuat lulusan madrasah mengalami kesulitan apabila ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah formal. Melalui status madrasah kemudian menemukan titik terang setelah lahirnya Kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975. SKB 3 Menteri tahun 1975 ditandatangani oleh 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri. Adapun isi dari kebijakan tersebut memuat 3 poin penting, diantaranya adalah: 1) Penyetaraan Ijazah, yaitu ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum sederajat, 2) Bagi lulusan madrasah bisa meneruskan ke jenjang sekolah umum yang sederajat lebih diatasnya, dan 3) Bagi lulusan madrasah bisa pindah ke sekolah umum yang sederajat mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom merupakan pesantren yang tergolong tua di wilayah Kecamatan Cileunyi. Pada zaman sekarang, tidak sedikit pesantren yang turut mendirikan madrasah sebagai bentuk perkembangan pendidikan Islam. Pesantren Al-Jawami yang mulanya merupakan pesantren tradisional berbasis salafi, akhirnya pada tahun 1977 mendirikan Madrasah Aliyah (MA) dan pada tahun berikutnya mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sehubungan dengan Kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975. Di sisi lain, Pesantren Nailul Kirom tetap mempertahankan citra pesantren tanpa madrasah. Namun, adanya respon terhadap Kebijakan SKB 3 Menteri ini merupakan salah satu indikator kemajuan maupun kemunduran bagi kedua pesantren tersebut, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, akhirnya penulis merumuskan dua permasalahan: pertama, bagaimana kebijakan pemerintan tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975; kedua, bagaimana respon Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom terhadap kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 langkah; heuristik (mengumpulkan sumber-sumber sejarah), kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana ekstsitensi Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom sejak terbitnya Kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975 dan bagaimana pengaruh akan respon terhadap kebijakan SKB 3 Menteri 1875 tersebut. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pada wilayah Kecamatan Cileunyi dan Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom sebagai pesantren yang telah berdiri sejak masa kolonialiseme Belanda. Selain itu, peneliti memberikan batasan tahun sejak tahun 1977 (2 tahun pasca terbitnya kebijakan tersebut) hingga tahun 2022.

Actions (login required)

View Item