Hak warga negara atas penyelenggaraan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran

Andriawan, Rian (2023) Hak warga negara atas penyelenggaraan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (314kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy

Abstract

Pangandaran merupakan salah satu daerah yang saat ini sudah menjadi daerah otonom baru. Meski sudah menjadi kabupaten sejak tahun 2012, Kabupaten Pangandaran hingga saat ini diakui masih gelap dalam penerangan jalan. Dalam mengatasi hal tersebut dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut dianggap masih belum sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kondisi penerangan jalan umum yang minim menimbulkan berbagai masalah sosial baik kemanan, keselamatan serta terhambatnya aktivitas dan ekonomi masyarakat khusunya pada malam hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan DPUTRPRKP Kabupaten Pangandaran atas hak warga negara atas penyelenggaraan penerangan jalan umum, untuk menganalisis kendala DPUTRPRKP dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015, untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan dan kendala DPUTRPRKP dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015. Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa prinsip dalam siyasah dusturiyah yang digunakan sebagai teori yaitu prinsip keadilan, prinsip persamaan dan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan penulis dalan penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari DPUTRPRKP Kabupaten Pangandaran, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Sumber data sekunder berupa bahan bacaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hak warga negara atas penyelenggaraan penerangan jalan umum telah diatur dalam PERDA Nomor 18 Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh DPUTRPR Kabupaten Pangandaran. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya antara lain anggaran, sumber daya manusia. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hak warga negara atas penyelenggaraan penerangan jalan umum sesuai dengan prinsip maslahah, hal tersebut dibuktikan dengan tujuan dibuatnya PERDA Nomor 18 Tahun 2015 adalah untuk memenuhi hak dan mendukung kegiatan dan ekonomi masyarakat.

Actions (login required)

View Item