Analisis Yuridis putusan pengadilan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. terkait penerapan Delik Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi merugikan Keuangan Negara perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016

Nurjamil, Faisal Faturrahman (2023) Analisis Yuridis putusan pengadilan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. terkait penerapan Delik Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi merugikan Keuangan Negara perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)

Abstract

Pada Putusan Pengadilan No. 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. Mengesampingkan putusan mahkamah konstitusi yang mengubah delik korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 dari delik formil menjadi delik materiil dengan dihapusnya kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Kenyataannya delik materiil dalam putusan MK tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili kasus korupsi atas pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang yang kemudian teregister dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implikasi terhadap Penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2020/ PN Bdg. dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum (grand Theory), teori Sistem Peradilan Pidana (middle theory), teori Penegakan hukum (applied theory). Alasan penggunaan ketiga teori tersebut sebagai standar dari isu yang akan diteliti yang berkaitan dengan kepastian hukum, due prosess of law, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif (normative legal research). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian bahwa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR membuat arah penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi berubah sangat signifikan yang semula delik korupsi kerugian keuangan negara dikualifikasikan sebagai delik formil menjadi delik materiil. Kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsur yang harus pertama kali dibuktikan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. adanya kerugian keuangan negara dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dimulainya tahap penyelidikan dan penyidikan bahkan ditetapkannya tersangka oleh aparat penegak hukum. Majelis hakim dalam mengadili perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. menggunakan Pasal 2 dalam Undang-Undang TIPIKOR kemudian ditafsirkan secara sistematik dengan penjelasan dalam Undang-Undang TIPIKOR, Majelis Hakim rupanya tidak mengikuti perkembangan hukum terkait dengan Pasal 2 dan UU TIPIKOR yang telah di hapus kata “dapat” yang menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR diklasifikasikan ke dalam delik materiil.

Actions (login required)

View Item