Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap sistem pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat no. 7 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Muti'ah, Vina Paulina (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap sistem pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat no. 7 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (275kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (166kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_ daftarisi.pdf

Download (36kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab 1.pdf

Download (478kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (432kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (120kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (430kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (39kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_ daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (254kB) | Request a copy

Abstract

Urgensi pemerintah dalam mengelola barang milik daerahnya sendiri merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya selaku pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kendaraan dinas yang merupakan salah satu barang milik daerah seharusnya menjadi sorotan publik mengingat banyak problematika yang ditimbulkan sehingga menjadi kerugian bagi kas pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan mengenai mekanisme tahapan pengamanan kendaraan dinas oleh pemerintah sebagai problem solving terkait permasalahan yang ada, mendeskripsikan hasil pelaksanaan tahapan pengamanan kendaraan dinas dari kebijakan yang telah diselenggarakan serta mengetahui perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme dan hasil pelaksanaan pengamanan kendaraan dinas berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, Hifdzul-Mal (pengelolaan aset), dan prinsip maslahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka yang berhubungan dengan regulasi mengenai pengelolaan aset daerah khususnya pengamanan kendaraan dinas. Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini yaitu: Pertama, dalam mekanisme pengamanan aset daerah terdiri dari 3 tahapan yaitu adminstratif, fisik dan hukum. Secara administratif, dilakukan pengecekan terkait dokumen-dokumen kendaraan dinas. Secara fisik, dilakukan pengecekan mesin kendaraan, wujud kendaraan dari luar seperti cat dan plat nomor. Secara hukum, dilakukan pengecekan kelengkapan BPKB dan STNK. Kedua, pada hasil pelaksanaan pengamanan kendaraan dinas didapatkan aset yang telah diamankan terdiri dari 34 unit kendaraan dikembalikan BPKB dan STNKnya secara bertahap dari Kabupaten Bandung, 14 unit kendaraan yang dipinjampakaikan kepada yang tidak berhak serta 30 unit kendaraan yang dilelang. Ketiga, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme dan hasil pelaksanaan pengamanan kendaraan dinas sudah sesuai regulasi namun belum maksimal dikarenakan dari sekian banyak permasalahan tidak sepenuhnya terselesaikan sehingga pemerintah daerah setempat belum memenuhi prinsip tanggung jawab atau Al-Mausuliyyah dalam upaya mengamankan kendaraan dinas.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pengamanan Aset Daerah; Kendaraan Dinas; Siyasah Dusturiyah
Subjects: Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Government
Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government
Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah
Depositing User: Vina Paulina Muti'ah
Date Deposited: 09 Aug 2023 07:21
Last Modified: 09 Aug 2023 07:21
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/72928

Actions (login required)

View Item View Item