Analisis pertimbangan penolakan Hakim terhadap permohonan pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022

Murofikoh, Dede Ika (2023) Analisis pertimbangan penolakan Hakim terhadap permohonan pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER IKA.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK BENERAN.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI IKA.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I IKA.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) BAB II IKA.pdf Download (607kB) | Preview
	Text (BAB III) BAB III IKA.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text (BAB IV) BAB IV IKA.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text (BAB V) BAB V IKA.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA IKA.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penolakan permohonan pengujian tersebut bertolak belakang dengan kepentingan pemohon sebagai masyarakat Papua yang memiliki kepentingan secara langsung dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis legal standing pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022 serta untuk mengetahui dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melalui studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dan mengolahnya secara sistematis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum sebagai grand theory, teori putusan sebagai middle theory dan teori legal standing sebagai appliyed theory. Setiap teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian untuk menganalisis pertimbangan penolakan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022 pemohon sebenarnya telah memenuhi syarat legal standing. Dalam pertimbangannya hakim seharusnya mengabulkan permohonan pemohon karena norma yang diajukan berkaitan dengan kepentingan kultural OAP. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua yakni semakin menyempitkan esensi dari diberikannya otonomi khusus Papua sendiri karena pemerintah membuat kebijakan yang berlawanan dari tujuan otonomi khusus seperti penyelenggaraan pemilihan DPRP dan DPRK yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan yang tidak sesuai asas-asas Pemilu juga Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pembuatan Perdasus dan Perdasi serta pemekaran daerah Papua yang dapat dilaksanakan tanpa melalui tahapan daerah persiapan.

Actions (login required)

View Item