respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan jilbab di kota bandung tahun 1980-2000

Fitri, Fitri (2017) respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan jilbab di kota bandung tahun 1980-2000. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (243kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)

Abstract

ABSTRAK FITRI : “Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pelarangan Jilbab Di Kota Bandung Tahun 1980- 2000”Pada tahun 1980 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya kebijakan yang diterapkan di Bandung. Kebijakan tersebut berupa Surat Keputusan yang mengatur tentang seragam sekolah yang dibuat oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Sebelumnya, peraturan tentang seragam memang diatur oleh masing-masing sekolah, namun sejak adanya SK akhirnya seragam sekolah menjadi bersifat nasional. Kebijakan ini langsung menimbulkan reaksi karena tidak mengakomodir keinginan siswi muslim untuk menutup aurat, dan akhirnya menuai respon dari berbagai kalangan di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur seragam sekolah dan mengenai respon masyarakat dalam menaggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian yaitu yang pertama pada tahun 1980 Pemerintah menegeluarkan kebijakan yang berupa Surat Keputusan No 052 mengenai pedoman seragam sekolah. Kebijakan tersebut diterapkan di Bandung khususnya pada sekolah-sekolah Negeri Bandung. Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang dikeluarkan pada tahun 1982 ini, di jadikan sebagai landasan bagi Kepala Sekolah dan beberapa guru di SMA Negeri untuk melarang para siswinya mengenakan jilbab, karena dikatakan tidak seragam. Para siswa beberapa kali melakukan demonstrasi untuk menuntut hak mengenakan jilbab di sekolah. Kebijakan tersebut akhirnya menjadi sebuah tantangan bagi para siswi yang berkerudung, sehingga menuai respon dari masyarakat terhadap kasus larangan jilbab yang menimpa para siswi berkerudung, masyarakat tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari respon sekolah yang sedang mengalami gejolak maupun respon dari sekolah yang tidak mengalami gejolak, respon lembaga keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Selain itu dalam berbagai media massa juga menanggapi persoalan kerudung seperti dalam majalah Tempo dan Panji Masyarakat. Mereka yang merespon menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan Departemen P dan K yang mulai menimbulkan korban. Pada akhirnya pemerintah juga menanggapi respon dari masyarakat, sehingga kebijakan mengenai seragam sekolah di revisi dan akhirnya para siswi di bolehkan memakai seragam yang di tambah dengan kerudung, seragam tersebut dinamanakan sebagai seragam khas.

Actions (login required)

View Item