Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Kabupaten Majalengka

Pramudia, Rian Indrianto (2017) Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Kabupaten Majalengka. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (241kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)

Abstract

BKD kabupaten Majalengka merupakan instansi pemerintah yang wajib menyusun dan menerapkan SAKIP guna untuk mengetahui dan melaporkan pencapaian tujuan instansi. Dengan penerapan SAKIP tersebut kinerja pegawai atau instansi dapat maksimal dalam pelaksanaan program maupun tujuan yang hendak dicapai. Namun demikian, pada pelaksanaannya mengalami dinamika, dimana ada yang sudah berjalan dengan semestinya dan juga ada yang belum berjalan dengan semestinya dalam implementasi SAKIP tersebut.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan proses pelaksanaan, faktor penghambat dan faktor pendukung, serta implikasi penerapan dalam implementasi kebijakan PEMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BKD Kabupaten Majalengka. Penelitian ini mengacu kepada teori George C. Edward III yang menyatakan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi/pustaka. Teknik analisis yang digunakan dengan cara deskriptif analisis, yaitu penyajian data, reduksi data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, proses pelaksanaan yang meliputi komunikasi yaitu melaksanakan komunikasi vertikal dan horizontal, SDM sudah ditempatkan sesuai keahlian meskipun masih terdapat kekurangan, struktur birokrasi dalam pelaksanaan SAKIP berdampak positif terhadap SOP yang berlaku,dispoisi berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai daerah, tujuan yaitu program dapat maksimal, kemajuan setiap tahun mengalami peningkatan, program yang direncanakan berupa peningkatan disiplin pegawai. Kedua, faktor penghambat yaitu kurangnya kualitas SDM, prasarana yang belum menunjang, dan terbatasnya anggaran. Faktor pendukung yaitu adanya peraturan yang berlaku, teknologi informasi yang terus berkembang, peningkatan rana/prasarana, dan peningkatan kualitas SDM secara periodik. Ketiga, implikasi penerapan SAKIP yang telahdilaksanakan berdampak baik dan pelaksanannya sudah relevan dengan apa yang diamanahkan oleh PERMENPAN RB Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.

Actions (login required)

View Item