Kritik konsep laki-laki Nusyuz terhadap pasal 149 KHI tentang nafkah pada perkara cerai gugat

Sundari, Prabanita (2023) Kritik konsep laki-laki Nusyuz terhadap pasal 149 KHI tentang nafkah pada perkara cerai gugat. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1-cover.pdf Download (467kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2-abstrak.pdf Download (418kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3-daftarisi.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (909kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk pertama, mengetahui nilai keadilan hukum pada pasal 149 KHI terkait nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, kedua untuk mengetahui bagaimana nilai keadilan gender pada putusan hakim Nomor 1445/pdt.G/2010/PA.JS dan Putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs dan ketiga, untuk mengetahui Bagaimana peluang perubahan konsep nusyuz laki-laki pada pasal 149 KHI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, Selanjutnya metode penelitian ini menggunakan Analisis deskriptif, Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS, dan Putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA. Lalu sumber data sekundernya adalah peraturan perundang-undangan perkawinan. Selanjutnya teknik penulisannya berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Penafsiran Hukum, Keadilan, Teori Kesetaran Gender, dan Teori Mubadalah. Teori ini hadir untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak dasar sesuai dengan asas equality before the law atau kesamaan dihadapan hukum. Hasil Penelitian: Implementasi nilai keadilan hukum pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, sangat bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Seperti Putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs dimana hakim hanya menggunakan KHI sebagai pertimbangan hukum yang mengakibatkan istri tidak mendapat nafkah dari suaminya pasca cerai gugat. Tetapi, apabila hakim menggunakan pertimbangan hukum SEMA No. 2 Tahun 2019, maka dalam perkara cerai gugat, istri berhak atas nafkah dari suaminya seperti dalam Putusan Nomor 1445/pdt.G/2010/PA.JS dimana hakim memutuskan bahwa istri berhak atas nafkah dari suaminya sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019. Dari dua putsan yang penulis teliti yaitu Putusan PA Tigaraksa Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs dan Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2010/PA.JS, yang menurut penulis yang memenuhi kriteria keadilan gender adalah putusan PA Jakarta Selatan Nomor : 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Peluang perubahan konsep nusyuz terhadap laki-laki adalah pertama dengan adanya keterlibatan penerapan keadilan gender yang digunakan para Hakim serta didukung oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2018 dalam setiap memutus perkara khususnya Cerai Talak. Peluang kedua yaitu adanya perumuskan ulang teks KHI Pasal 84 untuk mendapatkan konsep baru. Ketiga bentuk adanya upaya perubahan KHI selanjutnya pada buku fiqih indonesia yang membahas tentang Counter Legal Draf atau biasa disingkat CLD-KHI. Meskipun CLD-KHI ini telah di bekukan oleh Mentri Agama, akan tetapi secara konseptual CLD-KHI telah berhasil memadukan hukum islam dengan kenyataan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender, baik dalam tataran metodologi maupun rumusan ketentuan hukum islam. Rumusan CLD-KHI telah menjadi bahan kajian dan perbincangan akademis yang cukup serius di banyak pergurun tinggi, sehingga pilihan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia tidaklah tunggal hanya KHI yang ditetapkan pemerintah.

Actions (login required)

View Item