Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polrestabes Bandung terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan kepada pelaku usaha di pasar Kiaracondong Bandung dihubungkan dengan pasal 368 kitab undang-undang hukum pidana

Darnawam, Galih (2023) Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polrestabes Bandung terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan kepada pelaku usaha di pasar Kiaracondong Bandung dihubungkan dengan pasal 368 kitab undang-undang hukum pidana. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_Cover galih.pdf

Download (101kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak galih.pdf

Download (655kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftar isi galih.pdf

Download (429kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_Bab 1 galih.pdf

Download (5MB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab 2 galih.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10MB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab 3 galih.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab 4 galih.pdf
Restricted to Registered users only

Download (481kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftar pustaka galih.pdf
Restricted to Registered users only

Download (902kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat yaitu tentang pemerasan. Meningkatnya data tentang pemerasan, peneliti dapat mengetahui data yang ada pada Polrestabes Bandung. Pada Tahun 2019 terdapat 53 kasus, yang terselesaikan 39 yang tidak selesai 14, Tahun 2020 terdapat 51 kasus, yang terselesaikan 22 yang tidak selesai 29 , Tahun 2021 terdapat 61 kasus, yang terselesaikan 25 yang tidak selesai 36. Polisi merupakan salah satu penegak hukum dalam meredam kejahatan khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung diketahui, bahwa ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya mengenai tindak pidana pemerasan walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pidana pemerasan pada pasal 368 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung terhadap pelaku pemerasan kepada pelaku usaha di pasar Kiaracondong, untuk mengetahui kendala penyidik Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan di pasar Kiaracondong, dan untuk mengetahui upaya penyidik Polrestabes Bandung dalam menyikapi kendala terhadap pelaku pemerasan di pasar Kiaracondong. Penelitian ini menggunakan Teori Tindak Pidana yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Teori penegakan hukum, penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabane adalah abstrak. Penelitian ini menggunakan metode Deskritif Analisis, yakni penelitian ditujukan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta terhadap adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris yakni, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan: Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menggunakan Pasal 368 Tentang Tindak Pidana Pemerasan. Untuk penyidikanya berdasarkan KUHAP, KUHP, Perkap, dan Perkaba. Dalam pelaksanaan Penegakan Satreskrim Polrestabes belandaskan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tengtang Kepolisian Tetapi Masih banyak masyarakat yang enggan melapor dalam kasus ini karena mereka tidak mau menjadi saksi ketika di persidangan. Hal tersebut yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemerasan masih kurang maksimal, terbukti dari data yang diperoleh oleh peneliti masih adanya tunggakan penyelesaian tindak pidana pemerasan.. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya, kurang berperannya penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum korban Tindak Pidana Pemerasan untuk melapor. Dan upaya penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yaitu berupa upaya penyelesaian secara pre-emtif, upaya penyelesaian secara preventif, dan upaya penyelesaian secara refresif.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pemerasan
Subjects: Criminal Law
Criminal Law > Criminal Courts
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Galih Darmawan
Date Deposited: 11 Aug 2023 03:24
Last Modified: 11 Aug 2023 03:24
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/73409

Actions (login required)

View Item View Item