pemikiran Jean Jacques ROusseau tentang masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam perspektif islam

Ratnasari, Dewi (2016) pemikiran Jean Jacques ROusseau tentang masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam perspektif islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (344kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)

Abstract

Pemerintahan feodal yang terjadi di Prancis mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat Prancis, hal ini terjadi karena politik kenegaraan secara absolut di pegang oleh raja dan hak-hak rakyat dibatasi oleh hukum gereja, juga terjadinya pengkastaan antara pihak bangsawan, pihak Gereja dan rakyat jelata. Menyikapi kondisi tersebut, munculah gagasan tentang masyarakat dan penyelenggaraan negara yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama yang dipelopori oleh J.J Rousseau dengan konsep kontrak sosialnya. Dalam perspektif islam kajian politik siyasah mengenai kontrak sosial ini dicetuskan oleh Nabi Saw dengan piagam madinah dan juga di kenal tokoh al-Farabi yang menyatakan Negara Kota (Madinah al-Fadhilah), madinah menjadi insfirasi al-farabi untuk memajukan konsepsinya tentang masyarakat kota Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Masyarakat dalam pandangan J.J Rousseau dan al-farabi, Penyelenggaraan Negara menurut J.J Rousseau dan al-farabi, dan landasan pemikiran J.J Rousseau dan al-farabi tentang masyarakat dan penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan didalam suatu negara dimana hak-hak tertinggi berada atas kehendak rakyat. Kehendak rakyat disebut kehendak umum karena diselenggarakan untuk mengakomodasi kepentingan bersama dicerminkan dengan kontrak sosial yang pada perspektif islam dikenal dengan piagam madinah yang dipelopori oleh Nabi saw yang terus dikaji sampai saat ini dikenal dengan istilah konstitusi. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif metode analisis sejarah. Penelitian sejarah adalah salah satu rekontruksi masa lalu yang terkait dengan prosedur ilmiah. Sejarah dalam ilmu mempunyai metode dalam menghimpun data sampai menyajikan dalam bentuk cerita ilmiah. Sedangkan analisis deskriftif komparatif merupakan penelitian bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Masyarakat terbentuk dari komunitas kecil yang disebut dengan keluarga, manusia bebas dan sederajat, aman dan sentosa lalu membuat suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama dan demi tercapainya kebahagiaan. Penyelenggaraan negara didasarkan atas kehendak umum untuk menciptakan keselarasan didalam banyaknya perbedaan fitrah manusia, Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa seseorang menganggap dirinya tuan atas yang lain, menghindari perbudakan dan ketimpangan sosial lainnya. Landasan pemikirantentang masyarakat dan penyelenggaraan negara dengan teori perjanjian sosial, kontrak sosial, sehingga dengan kontrak sosial tidak akan ada negara didasarkan atas kekerasan Dan dalam perspektif islam penyelenggaraan negara pertama kali dipelopori olehNabi Muhammad saw dengan konsep perjanjian sosial yang tertuang dalam piagam madinah didalamnya terdapat beberapa prinsip yang mengatur setiap ummat diantaranya keadilan, al-musawwah (persamaan), al-huriyyah (kebebasan).

Actions (login required)

View Item