Analisis putusan nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt tentang Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP

Nursami, Revi Septiani (2023) Analisis putusan nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt tentang Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (481kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy

Abstract

Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.Sebuah Tindak Pidana pengeroyokan ini dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, tindak pidana ini bisa terjadi dan dilakukan dari anak kecil hingga dewasa, bahkan tidak memandang siapapun orang itu dalam artian baik itu aparat negara atau masyarakat biasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No. 236/Pid.B/2022/PN Grt dihubungkan dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Dalam Putusan No. 236/Pid.B/2022/PN Grt Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan untuk Mengetahui Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Yang Melebihi Hukuman (Ultra Petitum Partium) dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode yang digunakan dalam penulisan yang digunakan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu analisa data yang telah di dapatkan tersebut agar diketahui lalu kemudian dijelaskan dan di analisis. Adapun Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah dengan melalui pendekatan content analysis, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini memuat teori atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul yang akan di bahas, seperti Teori Keadilan, Asas equality before the law, Asas Ultra Petitum Partium, Audit et atteram partem. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Petimbangan Hukum Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Register No 236/PID.B/2022/PN GRT yaitu bahwa mengenai korban yang mengalami luka berat akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama teman temannya telah sesuai dengan unsur Pasal 170 KUHP, lalu sanksi yang diterima terdakwa memiliki perbedaan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, dan Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim seyogyanya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item