Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Studi kasus Polrestabes Bandung

Rizal, Saepul (2023) Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Studi kasus Polrestabes Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (250kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy

Abstract

Debt Collector merupakan pihak ketiga antara perusahaan pembiayaan dan konsumen yang bertugas sebagai penagih terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Di wilayah hukum Polrestabes Bandung bidang Resort Kriminal menerima laporan mengenai tindak pidana oleh Debt Collector sebanyak 13 kasus pada tahun 2021. Debt Collector, apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan pengambilan barang secara paksa dengan mengakibatkan perbuatan pidana terhadap konsumen maka menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Maka penulis membahas dalam suatu judul penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertanggungjawaban pidana Debt Collector dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadapkonsumen dihubungkan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP; (2) Hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh Debt Collector; (3) Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh Debt Collector. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan analisis berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pertanggungjawaban pidana Debt Collector dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen merupakan pertanggungjawaban Debt Collector secara individu. Hal ini berdasarkan analisis dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan pendapat berdasakan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh Debt Collector baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut di atas terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu.; (2) hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung terbagi menjadi hambatan yuridis yaitu berkaitan dengan Undang-Undang dimana belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Debt Collector dan hambatan sosiologis yaitu berkaitan dengan masyarakat; (3) upaya yang dilakukan Polrestabes Bandung yaitu; tindakan represif atau disebut dengan upaya penal dilakukan dengan menjatuhkan pidana dan tindakan preventif yaitu dengan mendatangi leasing dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item