BP4 sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara non litigasi di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi

Anray, Dek (2023) BP4 sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara non litigasi di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)

Abstract

BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah suatu jenis organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan yang dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Melalui Keputusuan Munas BP4 tentang AD/ART disebutkan dalam pasal 6 bahwa BP4 bertugas memberikan pelayanan konsultasi, mediasi, dan advokasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bidang keluarga. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Cibitung, pada tahun 2020- 2021 terdapat 4 perkara perceraian dan 3 perkara harta bersama yang diselesaikan melalui BP4. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang diselesaikan oleh BP4 di Kecamatan Cibitung. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di KUA Kecamatan Cibitung dan untuk mengetahui efektifitas proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di KUA Kecamatan Cibitung, serta untuk mengetahui kekuatan hukum dari hasil proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di Kecamatan Cibitung. Harta bersama diatur dalam pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsep harta bersama dalam islam didasarkan pada Q.S an-Nissa ayat 32 dan diqiyaskan dengan syirkah karena terjadinya perkongsian antara suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris yakni mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis serta dipadukan dengan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundangan- undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua BP4 Kecamatan Cibitung sebagai bahan primer dan data kepustakaan yang dihasilkan dari arsif BP4 Kecamatan Cibitung. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Proses penyelesaian sengketa harta bersama di BP4 Kecamatan Cibitung dilakukan dengan melalui beberapa tahap antara lain: pengaduan perkara; penerimaan perkara; undangan para pihak; pertemuan para pihak; perumusan kesepakatan perdamaian; dan perekomendasian perkara. 2) Proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di Kecamatan Cibitung efektif digunakan karena dilakukan dengan proses sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mampu menyelesaikan setidaknya 2 dari 3 sengketa harta bersama. 3) Kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di Kecamatan Cibitung belum memiliki kekuatan hukum tetap dan hanya sebagai perjanjian biasa bagi para pihak.

Actions (login required)

View Item