Sinkronisasi ketentuan perlindungan hukum atas anak akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta implementasinya di pengadilan dalam wilayah PTA Banten

Setiawarga, Tb Agus (2023) Sinkronisasi ketentuan perlindungan hukum atas anak akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta implementasinya di pengadilan dalam wilayah PTA Banten. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (496kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (613kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (474kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy
Preview	Text 6_bab3.pdf Download (705kB) | Preview

Abstract

Perlindungan hak anak merupakan suatu hal yang sangat penting dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga karena ia merupakan amanat konstitusi dan telah diatur pula dalam hukum keluarga Islam. Namun faktanya, perlindungan hak anak belum mendapatkan perhatian yang memadai oleh ketiganya. Perlindungan anak dalam Undang-Undang dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam erat kaitannya dengan pemenuhan hak atas persamaan di depan hukum dan keadilan, namun belum memperoleh kajian yang memadai dan tereksplorasi secara komprehensif nampaknya belum terdapat Sinkronisasi. Sinkronisasi KHI dan Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi bahan bagi para hakim se Indonesia untuk mengimplementasikan pada Putusan Peradilan Agama. Tujuan Penelitian ini adalah; (1) untuk menganalisis korelasi pasal 105 KHI dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak; (2) dampak hukum bagi anak pasca perceraian; (3) metode serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah; (4) implikasi dan sinkronisasi KHI dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Putusan PA di PTA Banten. Kerangka teori yang digunakan adalah grand theory konsep maqashid al syariah tentang pemeliharaan dan perlindungan keluarga terutama anak pasca perceraian (Hifdz Nashl); middle theory teori Sistem Hukum, teori Keadilan; applicative theory teori penemuan hukum, teori hadlanah, teori perwalian, Teori Pengampuan (Curatele). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empirik dengan metode penelitian deskriptif analitis. Hal tersebut dilakukan untuk menganalisis sejumlah pemikiran ahli hukum Islam tentang Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Implementasinya pada putusan Pengadilan Agama. Hasil Penelitian didapat bahwa 1) Korelasi Yuridis Perlindungan anak dalam KHI pasal 105 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terwujud dengan pertimbangan yang terbaik dan maslahat untuk anak. 2) Dampak Hukum pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian di PA wilayah Banten terdiri dari tiga kategori, yaitu: Pertama, hak asuh diberikan kepada ibu. Kedua, hak asuh diberikan kepada ayah. ketiga, hak asuh diberikan kepada ibu dan ayah (share parenting) 3) Metode Pertimbangan hukum Peradilan Agama proses tahapan, Perumusan masalah atau sengketa, menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali, data yang telah diolah akan melahirkan fakta melahirkan suatu keputusan hakim, baik menemukan dan menerapkan hukumnya. 4) Sinkronisasi hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan sebagai bentuk kewajiban orangtua terhadap anaknya; Pertimbangan majelis hakim memutus perkara ini dengan mengharmonisasikan hukum positif, yaitu Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk penetapan putusan serta merta dan Pasal 149 R.Bg serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang hak hadhanah adalah Penggugat yang merupakan ibu, karena ibu lebih berhak memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan putusan hakim. Relevansi substansi Pasal 49 UU 1 tahun 74 dan KHI serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 semuanya Sinkron . Untuk sinkronisasi antara undang-undang dan KHI saling menguatkan.juga diatur oleh Pasal 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Actions (login required)

View Item