Penetapan penolakan Itsbat Nikah perspektif Undang-Undang no.16 tahun 2019 dan Maqasid Al-Syari’ah : Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor; 516/Pdt.P/2022/Pa.Pwk

Ismatuloh, Raden Baden (2023) Penetapan penolakan Itsbat Nikah perspektif Undang-Undang no.16 tahun 2019 dan Maqasid Al-Syari’ah : Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor; 516/Pdt.P/2022/Pa.Pwk. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djari Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER DAN LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (356kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)

Abstract

Penelitian ini diilhami oleh penetapan Pengadilan Agama Purwakarta yang menolak permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah karena nikah sirri pada tanggal 17 Agustus 1982, melalui penetapan dengan nomor perkara 516/Pdt.P/2022/PA.Pwk. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah;Pertama, pernikahan sirri dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1982 yang mengacu pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sedangkan permohonan pengesahan diajukan pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan diputuskan penetapannya mengacu pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Pada saat kejadian pernikahan tidak melanggar aturan usia nikah. Sedangkan hakim menolak karena batasan usia nikah. Metode yang dipergunakan hakim, Majelis hakim menggunakan paradigma positivistik yaitu tidak melakukan terobosan hukum padahal itsbat nikah bersifat ijtihadi. Hal ini terjadi karena undang-undang dianggap telah mampu menjawab kasus, hakim kemudian tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.kedua, majelis hakim dalam perkara ini menggunakan intervensi gramatikal sebagaimana bunyi pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019, bahwa batas usia boleh untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Keputusan majelis hakim menolak permohonan itsbat ini berseberangan dengan teori kemaslahatan dan akan cenderung mengakibatkan kemadharatan bagi pelaku nikah sirri.dengan ditolaknya permohonan itsbat maka nikahnya dianggap tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan istri pun kehilangan hak nafkah dari suaminya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dari sisi Maqoshid al-syari’ah untuk mendapatkan kemaslahataan baik “ammah, khossoh maupun juziyyah dari sebuah proses itsbat nikah. Dan madharatnya nikah tanpa legalitas hukum yang berlaku. Kemudian mengkaji undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang dijadikan landasan oleh majelis hakim dalam menolak pengesahan perkawinan. Dalam penelitian ini bagaimana penetapan Pengadilan Agama Purwakarta ditinjau dari kamaslahatannya dalam Maqashidu al-Syari’ah. Apakah kemaslahatannya lebih menonjol dari kemadlaratannya atau malah sebaliknya. Selanjutnya penetepan ini ditinjau dari Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Apakah pertimbangan hakim hanya berdasarkan pada amanat Undang-undang bab I pasal 7. Kemudian bagaimana amanat bab II dari Undang-undang ini sebagai implementasi teori retroaktif dan asas legalitas diimplementasikan dalam penetapannya. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk jenis studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah studi analisis dokumentatif.Dari hasil penelitian bahwa penetapan majelis hakim melahirkan kemadlaratan bagi pemohon terutaram dalam melengkapi persyaratan adminitrasi pendaftaran ibadah haji dan penetapan ini bertentangan dengan Bab II Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tenatng Perkawinan.

Actions (login required)

View Item