Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi di Kabupaten Garut

Muzakki, Bayu Naufal (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi di Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (371kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berdasarkan pada pengawasan koperasi di Kabupaten Garut dikarenakan tidak optimalnya pada tahapan pengawasan pasal 19 ayat b mengenai pelaksanaan pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh dengan data terbaru dan tahapan yang sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Implementasi dan mekanisme pengawasan terhadap pengawasan koperasi di Kabupaten Garut. 2) Upaya pemerintah mengatasi kendala dan manfaat yang diperoleh dalam pengawasan koperasi di Kabupaten Garut. 3) Tinjauan siyasah dusturiyah dalam implementasi, mekanisme, upaya pemerintah dan manfaat pengawasan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Di Kabupaten Garut. Teori dalam penelitian ini yakni teori siyasah dusturiyah adalah kajian yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi). Selanjutnya, teori kewajban negara yakni teori yang menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran negara. Lalu teori pengawasan merupakan suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan pendekatan yuridis empiris dengan menghimpun dan menganalisis sebuah data yang berkaitan dengan sebuah kasus, dalam persoalan kasus tersebut biasanya ditemui dengan penyebab seperti masalah, hambatan, kesulitan, dan penyimpangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan: 1) Implementasi dan mekanisme pengawasan koperasi di Kabupaten Garut belum maksimal dalam proses pelaksanaan dan pendataan tiap unit unit koperasi, hal ini dikarenakan belum optimal sinkronisasi data dan kurangnya sumber daya manusia. 2). Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala dari pengawasan koperasi di Kabupaten Garut yakni dengan evaluasi internal dan eksternal. Hal ini akan mencapai manfaat pengawasan koperasi dengan mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri dan menjaga serta melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan. 3). Tinjauan siyasah dusturiyah pengawasan koperasi di Kabupaten Garut ditinjau pada prinsip amanah dan prinsip keadilan dengan implementasi yang belum maksimal maka dilakukan upaya pemerintah harus senatiasa menjaga amanah dan keadilan dalam tahapan-tahapannya. Hal ini sesuai dalam Q.S An-Nisa:58 dan kaidah (Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebankan kepada kepentingan umum).

Actions (login required)

View Item