Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perselisihan perjanjian musyarakah mutanaqishah: Studi putusan No. 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg

Khairunnisa, Salsabila (2023) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perselisihan perjanjian musyarakah mutanaqishah: Studi putusan No. 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (396kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy

Abstract

Perkara sengketa ekonomi syariah dengan perkara No. 4731/Pdt./2021/PA. Badg merupakan perkara yang didaftarkan melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 29 September 2021 yang diajukan oleh Pembantah I dan Pembantah II. Para Pembantah melayangkan bantahan terhadap Terbantah I dan Turut Terbantah II. Para Pembantah berharap bahwa permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tetapi dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk: (1) Untuk mengetahui Kasus Posisi dan Dasar Pertimbangan Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Perselisihan Perjanjian Musyarakah Mutanaqishah. (2) Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Perselisihan Perjanjian Musyarakah Mutanaqishah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka teori mengenai musyarakah mutanaqishah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan pasal 36, 37, dan 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan berupa jenis data kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh dari keterangan-keterangan Pengadilan Agama Bandung berupa Putusan No. 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg dan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel jurnal, serta dokumen-dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa (1) Kasus yang dibahas dalam penelitian ini merupakan adanya perjanjian pemberian fasilitas Musyarakah Mutanaqishah antara Para Pembantah dengan Terbantah I tanggal 3 Mei 2019. Terjadinya sengketa pada perjanjian ini disebabkan karena pihak Pembantah yang wanprestasi sesuai dengan poin 3 pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pembantah memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat). (2) Analisis putusan yang Majelis Hakim jatuhkan mengenai eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah II adalah ditolak. Kemudian putusan dalam perkara, majelis hakim menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan didasari dari pertimbangan majelis hakim berdasarkan pasal 38 KHES bahwa Para Pembantah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian putusan Majelis Hakim dapat dipandang sudah adil. Kata kunci: Musyarakah Mutanaqishah, Perjanjian, Sengketa, Putusan.

Actions (login required)

View Item