Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas : Studi kasus putusan Pengadilan Agama Palu no.355/Pdt.G/2014/PA.Pal

Alimsyah, Thantowi (2023) Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas : Studi kasus putusan Pengadilan Agama Palu no.355/Pdt.G/2014/PA.Pal. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (279kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy

Abstract

Pembatalan Perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan oleh Penggugat selaku ayah kandung Tergugat I dilandaskan kepada kasus pemalsuan identitas yang dilakukan para Tergugat guna mempermudah terlaksananya suatu perkawinan, oleh karenanya Penggugat selaku wali sah dari Tergugat I yaitu Ayah kandung dari Tergugat I yang merasa dirugikan. Penggugat memohon kepada Pengaadilan untuk membatalkan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Bagaimana Latar Belakang dari Pembatalan Perkawinan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan Pembatalan perkawinan karena Pemalsuan identitas dalam Putusan pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt.G/2014/PA.Pal. (2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan Pembatalan perkawinan karena Pemalsuan identitas dalam Putusan pengadilan Agama Palu Nomor 355/Pdt.G/2014/PA.Pal. (3) Implikasi Hukum dari Pembatalan Perkawinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asas keadilan pemikiran mengenai Tujuan hukum yang mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif Analisis, dengan menganlisis dan menjelaskan topik pembahasan melalui studi kepustakaan (Library Reseacrh), penelitian ini dilandaskan pada sumber data primer, sekunder, tersier berasal dari buku, jurnal, Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan sumber lain yang mengakomodasi dalam penelitian serta dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari kesimpulan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan. Konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yaitu: berakibat terhadap anak; terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan; terhadap pihak ketiga.

Actions (login required)

View Item