Dissenting Opinion Hakim tentang Isbat Nikah: Studi penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Perkara 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Haikal, Afza Muhammad (2023) Dissenting Opinion Hakim tentang Isbat Nikah: Studi penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor Perkara 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (562kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (347kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (698kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr dalam pertimbangan hukumnya terdapat dissenting opinion (perbedaan pendapat hakim mayoritas dan minoritas dalam memutuskan suatu perkara) dalam menyelesaikan perkara isbat nikah. Putusan ini terjadi karena mayoritas hakim dalam perkara 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr menyebutkan bahwa permohonan ini dikabulkan dan minoritas hakim berpendapat bahwa perkara ini harus ditolak karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali nikah dianggap tidak sah. Namun dalam putusan ini hakim mengabulkan perkara istbat atas dasar untuk kemaslahatan anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menimbulkan adanya dissenting opinion, dan untuk mengetahui penerapan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi penetapan Pengadilan Kota Banjar Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah studi dukumen Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr, studi kepustakaan dari berbagai literatur, dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjar. Penelitian ini bertolak dari sebuah aturan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan bahwa rukun perkawinan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, duduk Perkara dalam Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr. ini disebabkan karena adanya pernikahan yang tidak dicatat yang terjadi pada tahun 2013 dimana wali dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang ustad, dan pada tahun 2017 para pihak mengajukan permohonan isbat nikah guna memenuhi persyaratan membuat akta kelahiran anak. Kedua, pertimbangan hukum hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion pada penetapan tersebut karena adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan yang mana Hakim Anggota I mempunyai pendapat berbeda karena memperhatikan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 bahwa seorang ustad tidak bisa dikategorikan sebagai wali Hakim. Ketiga, Penerapan hukum hakim dalam penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Bjr didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item