Problem Yuridis Hakim Tunggal dalam penyelesaian perkara Dispensasi Kawin dalam sistem kekuasaan Kehakiman

Ridzwan, Cep (2023) Problem Yuridis Hakim Tunggal dalam penyelesaian perkara Dispensasi Kawin dalam sistem kekuasaan Kehakiman. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BABI.pdf Download (369kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text (BAB III) 6_BABIII.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text (BAB IV) 7_BABIV.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)

Abstract

Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga Peradilan yang berada dibawahnya dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum. Salah satu contoh yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 tahun 2019 berisi mengenai pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin. Uniknya di Pasal 1 angka (11) PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa hakim yang mengadili adalah Hakim tunggal. dapat kita ketahui sebelumnya bahwa yang mengadili Perkara Dispensasi kawin adalah majelis hakim untuk itu maka di penelitian ini akan di gali mengenai Peran Hakim tunggal di dalam memutus Perkara Diepnsasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan izin sidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, serta Kedudukan UU No. 48 tahun 2009 tentang tentang kekuasaan kehakiman pasca lahirnya PERMA Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dispensasi perkawin. Penelitian ini bertitik tolak padah adanya regulasi PERMA yang mengatur mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pelaksanannya dengan menetapkan Hakim tunggal sebagai hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitah hukum. Metode penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mengemukan beberapa penemuan yakni: (1) Hakim tunggal merupakan salah satu upaya untuk memangkas prosedur pengadilan yang dinaggap terlalu panjang dan berbelit. Hal berikut diatur dalam undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman. Kemudian pada pelaksanaanya hakim tunggal pada perkara perdata dilakukan untuk gugatan sederhana (small claim court) hal demikian diatur secara jelas dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. (2) Kedudukan UU No. 48 tahun 2009 tentang tentang kekuasaan kehakiman pasca lahirnya Perma Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dispensasi perkawin. tidak bertolak belakng namun bertujuan untuk menyempurnakan dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan. Regulasi hakim Tunggal merpakan terobosan dalam mengadili perkara guna mewujudkan asas cepat, mudah dan biaya ringan.

Actions (login required)

View Item