Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penanganan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati & Wakil Bupati tahun 2017 di Kabupaten Bekasi : Studi kasus Bawaslu Kabupaten Bekasi

Nurhalifah, Putri (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penanganan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati & Wakil Bupati tahun 2017 di Kabupaten Bekasi : Studi kasus Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (98kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (85kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (74kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (287kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (169kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (317kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (50kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya ketidak netralan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bekasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017. Bawaslu merupakan lembaga yang mengawasi dan menangani Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilu maupun pilkada. Maraknya persoalan hukum atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik praktis menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui: 1).Strategi penanganan Bawaslu terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Kabupaten Bekasi. 2).Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi. 3).Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap strategi penanganan dan sanksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya: teori pengawasan, teori dasar hukum netralitas Aparatur Sipil Negara, teori hak demokrasi Aparatur Sipil Negara menurut Undang-undang, dan teori siyasah dusturiyah maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara. Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini yaitu: 1). Strategi penanganan Bawaslu terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak Netral di Kabupaten Bekasi adalah secara admisistratif yaitu melalui surat himbawan kepada Aparatur Sipil Negara terhadap netralitas, Bawaslu juga melakukan sosialisasi terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara khususnya berkaitan terhadap tahapan pengawasan.. 2). Pelaksanaan Pilkada 2017 di Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik, sejauh itu pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi hanya dilakukan oleh 23 orang Camat se-Kabupaten Bekasi yang mendapatkan sanksi ringan berupa teguran karena berfoto mencirikan pasangan calon No.5 yaitu Neneng Hasanah dan Eka Supria. 3). Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2017, Pemimpin didalam Islam atau disebut Ulil Amri harus mempunyai Pertanggung jawaban terhadap masyarakat atau terhadap rakyatnya, sehingga bisa berlaku adil dan bisa mengatur sesuai dengan aturan yang ada.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Nertalitas; Aparatur Sipil Negara; Bawaslu; Pilkada; Siyasah Dusturiyah.
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam
Constitutional and Administrative Law > Election Law
Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Putri Nurhalifah
Date Deposited: 05 Sep 2023 01:54
Last Modified: 05 Sep 2023 01:54
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/74995

Actions (login required)

View Item View Item