Pengambilalihan Wewenang Atas Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Besar Ujungberung

Rachman, Fauzi (2006) Pengambilalihan Wewenang Atas Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Besar Ujungberung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (479kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian terhadap inasalah perwakafan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 28 Tahun 1977 beserta seperangkat pelaksanaannya. Peraturan Perundang-undangan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan perwakafan sekaligus memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap tanah yang hendak diwakafkan sehingga laksanaannya dapat terhindar dari penyelewengan. Dalam operasionalnya, tentang proses pengelolaan tanah wakaf dan harta wakaf adalah dikelola oleh Nadzir,seperti hal yang teijadi di Masjid Besar Ujungberung Kab. Bandung masih terjadi kesenjangan antara peraturan dengan kenyataan, dimana terjadi pengambilalihan wewenang pengelolaan wakaf dari Nadzir oleh pihak DKM di Masjid Besar Ujungberung Kab. Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk inengetahui teijadinya pengambilalihan wewenang pengelolaan wakaf oleh DKM di Masjid Besar Ujungberung Kab. Bandung. Penelitian ini berawal dari bahwa Nadzir sebagai pengelola harta wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Point 4, PP No. 28 Tahun 1977 yang menjelaskan bahwa Nadzir mempunyai tugas mengelola, memelihara dan inengurus benda wakaf. namun pada kenyataannya tugas Nadzir tersebut diambilalih oleh DKM Penelitian ini menggunakan metode stui kasus, yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisissecara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas dalam hal ini analisis itu berupa suatu peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan BKM sebagai Nadzir dan KUA Kec. Ujungberung sebagai data primer dan buku-buku, dokumen-dokumen,Peraturan Perundangan-undangan dan makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sebagai data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengambilalihan wewenang pengelolaan wakaf itu terjadi, karena tidak adanya koordinasi diantara pihak Nadzir dan DKM dalam mengelola tanah wakaf. BKM sebagai Nadzir oleh DKM dianggap tidak melakukan pengelolaan terhadap tanah wakaf karena jarak BKM yang jauh dari lokasi wakaf. Ditambah lagi dengan pihak DKM yang berpendapat dia pun berhak untuk mengelola tanah wakaf. Dan hal itu akan terus berlangsung selama tidak ada usaha dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena, hal ini tidak hanya terjadi di tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung saja, tetapi umum terjadi hampir pada setiap tanah wakaf yang peruntukannya didirikan Masjidi

Actions (login required)

View Item